Atasi Macet Ciledug, Arief Mau Temui Ahok
CILEDUG,SNOL Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mulai menseriusi kesemrawutan yang terjadi di Jalan HOS Cokroaminoto Ciledug.
Dalam waktu dekat, Arief akan menemui Wakil Gubernur DK Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok untuk membahas kemacetan di kawasan perbatasan itu.
Menurut Walikota Arief, Pemkot Tangerang sudah memiliki segudang rencana untuk menghilangkan kesemrawutan di wilayah Ciledug. Salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait penambahan rute Trans Jabodetabek hingga ke wilayah Ciledug.
“Kita sama Pemrov DKI rencana mau bahas bareng soal kemacetan dari Ciledug-Blok M. Salah satu yang kita ingin tawarkan busway akan ditarik sampai ke wilayah Puribeta, Ciledug. Sebelumnya hanya sampai Larangan saja,” kata Arief saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (9/9).
Kemudian, dia juga sudah mendapat laporan dari Kadishub Kota Tangerang terkait rencana fasilitasi lalu lintas yang menyangkut dua wilayah dan pengembangan penambahan jalan yang memutari Mall CBD Ciledug.
“Kita dengan Pak Ahok akan menindaklanjuti pertemuan dengan Danrem untuk finalisasi tranportasi yang ada, yakni jalur ke Jakarta-Ciledug, Semanan-Sunter juga ada rencana mau ditarik sampai ke Cipondoh, Jakarta-Merak dan Bandara,” ujarnya.
Sebenarnya, saat ini sudah ada Trans Jabodetabek yang melintasi Kota Tangerang. Namun, rute yang dilayani menuju Jakarta baru sebatas Terminal Poris Plawad–Kalideres hingga Taman Anggrek. Untuk pelayanan itu, di Kota Tangerang sudah ada 10 Bus Trans Jabodetabek.
Sementara untuk mengatasi para PKL yang masih marak di sepanjang jalan HOS Cokroaminoto Ciledug, dia bersama dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi akan membangun pasar di setiap perumahan untuk desentralisasi. Dengan demikian, warga yang hendak berbelanja tidak perlu ke Pasar Ciledug.
Di hari yang sama, Camat Karang Tengah, Sucipto melaksanakan janjinya untuk menertibkan PKL yang berjualan di bahu jalan dan trotoar sepanjang jalan HOS Cokroaminoto. Dia bersama puluhan petugas Satpol PP Kecamatan Karang tengah langsung melakukan razia dan membongkar bangunan semi permanen yang melanggar peraturan daerah. Razia tersebut dimulai dari pukul 08.30 Wib hingga 11.30 Wib.
“Semenjak kita tertibkan pada sebulan yang lalu, para pedagang memang masih membandel. Keberadaan mer-eka memang sudah melanggar Perda dan mengganggu ketertiban umum sehingga kita menertibkannya,” katanya.
Dia juga berjanji akan terus melakukan razia apabila PKL tersebut kembali berdagang di trotoar. Menurutnya, para PKL juga salah satu penyebab dari kesemrawutan yang ada di Ciledug.
Harus Libatkan Pemerintah Pusat
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) UIN Jakarta, Zuhairan Y Yunan mengatakan untuk mengatasi persoalan di daerah perbatasan perlu adanya campur tangan dari pemerintahan pusat. Hal itu dikarenakan beberapa kasus sering terjadi lempar tanggung jawab apabila terjadi persoalan di wilayah perbatasan.
Untuk mengatasi kemacetan, selain membatasi suplai kendaraan yang masuk, juga harus ada solusi seperti menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman dan tepat waktu. Dia meyakini, dengan solusi tersebut dan menajemen yang baik, para pengendara pribadi beralih ke transportasi massal.
“Mereka kan membawa kendaraan karena tidak nyaman dengan transportasi yang ada. Sekarang tinggal kemauan pemerintah mau atau tidak melakukan terobosan itu,” katanya.
Kemudian, Zuhairan juga menuturkan bahwa seharusnya pemerintah daerah juga membangun dunia perbatasan, bukan hanya wilayah yang dekat pemerintahan saja. Menurutnya, kawasan perbatasan adalah pintu masuknya ekonomi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur harus benar-benar melalui perencanaan yang baik.
“Persoalan di perbatasan bukan lagi bicara tanggung jawab otonomi daerah tapi perlu adanya komunikasi antar wilayah mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah pusat harus turun tangan dan kedua wilayah juga harus berdampingan,” ujarnya.(uis/gatot/satelitnews)