Bidan Boleh Aborsi Pasien
MUI Kota Tangerang Tetap Menolak
JAKARTA,SN—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggodok beberapa peraturan turunan guna memperjelas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Salah satunya terkait tenaga medis yang berhak melaksanakan proses aborsi. Mengacu pada PP tersebut, aborsi hanya boleh dilakukan kepada perempuan hamil dengan kondisi darurat medis atau korban pemerkosaan.
PP tersebut telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 21 Juli lalu. Aturan itu menegaskan bahwa hanya dokter yang kompeten dan telah mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara yang terakreditasi yang bisa melakukan tindakan aborsi. Selain itu, dokter yang melakukan proses aborsi tidak boleh sama dengan dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
Namun, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi memberi pengecualian untuk daerah-daerah sangat terpencil yang kesulitan mengakses layanan dokter. Dalam kondisi tersebut, Menkes memperbolehkan bidan untuk turun tangan. Dengan syarat, mereka telah memperoleh pelatihan dan mengerti betul tentang prosedur aborsi.
“Mereka (bidan) sebenarnya pasti tidak akan berani melakukan. Mereka akan lebih memilih merujuk. Tapi, kalau memang jarak yang sangat jauh dan tidak ada dokter, bisa bidan atau tenaga kesehatan nanti kita latih,” ujar Menkes saat ditemui di kantor Kemenkes, Jakarta, kemarin (19/8).
Menkes mengatakan, detail pelatihan masih digodok dalam peraturan turunan atau peraturan menteri kesehatan (Permenkes). Selain mengenai pelatihan dokter, aturan lain yang akan diperjelas adalah masalah pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, pelayanan kesehatan masa hamil, persalinan, dan pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan.
Nafsiah mengatakan, pihaknya akan merumuskan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang melanggar aturan terkait penyelenggaraan aborsi dan kehamilan di luar cara alamiah. Permenkes tersebut diharapkan segara rampung dalam waktu dekat.
Menkes menegaskan bahwa PP tersebut bukan merupakan PP aborsi. PP tersebut merupakan amanah dari UU No 36/2013 tentang Kesehatan yang mengamanahkan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi aborsi aman sebagai bagian dari hak kesehatan reproduksi.
Meski melegalkan aborsi, tapi implementasi dari PP tersebut tidak akan mudah untuk disalah gunakan. Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa aborsi hanya bisa dilakukan dalam darurat medis dan korban pemerkosaan. Tindakan itu hanya bisa dilakukan setelah melalui konseling dengan ahli.
“Aborsi pada korban perkosaan hanya boleh dilakukan sebelum usia kehamilan 40 hari. Itu hasil konsultasi dengan MUI (majelis ulama Indonesia),” jelasnya.
MUI Kota Tangerang Tetap Menolak
Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Tangerang, Ahmad Baijuri Khotib mengatakan MUI Kota Tangerang belum mendapat edaran terkait peraturan menteri kesehatan bahwa aborsi dibawah kandungan selama 4 bulan itu diperbolehkan. Dia juga mengungkapkan belum mengetahui secara detail bolehnya apakah ada kausul tertentu dibawahnya atau seperti apa. Namun, dia menjelaskan bahwa secara umum aborsi menurut agama dan Fatwa MUI itu tidak boleh dan diharamkan, baik kandungan itu sudah memasuki umur 4 bulan atau belum. Sebab, menurut Ahmad, perhitungan kehidupan manusia itu diawali sejak si ibu dinyatakan hamil. Kalau peraturan pemerintah tersebut secara umum bahwa aborsi boleh tanpa sebab-sebab tertentu, MUI jelas akan melakukan penolakan.
“Panduan hukumnya sudah jelas, dan ini akan menjadi bahaya karena memberi peluang bagi generasi muda untuk melanggar aturan agama. Mereka akan menganggap aborsi itu boleh dan tidak ada sanksi hukum positif ketika ada yang melakukan aborsi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, selain menjadi permasalahan yang berkepanjangan, peraturan pemerintah juga akan membuka peluang oknum-oknum dokter atau bidan untuk melakukan aborsi. Pada prinsipnya MUI Kota Tangerang menolak kalau alasan aborsi itu tidak dibenarkan secara agama.
“Orang itu ketika secara medis dikatakan hamil, kehidupan sudah dimulai dan sudah terjadi. Dimulai dari 40 hari menjadi sperma, 40 hari kemudian menjadi darah kental, 40 hari menjadi daging yang sudah membentuk dan sampai memasuki usia 4 bulan atau 120 hari. Saat itu memang ada proses ditiupkannya ruh kepada calon bentuk manusia, tetapi sesungguhnya kehidupan manusia itu bukan sejak ditiupkannya ruh tetapi dari sejak awal sperma,” paparnya. (uis/mia/ca/jpnn)