Realisasi Proyek Pemda Terancam Terhambat

TANGERANG, SNOL— Adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri PU (Permen PU) No 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang mewajibkan para pelaksana jasa konstruksi menggunakan sertifikat badan usaha (SBU) yang baru, mengakibatkan beberapa proyek pembangunan di Kota Tangerang terhambat. Sebab, hanya sedikit yang sudah punya SBU itu.

“Banyak pengusaha konstruksi yang belum mempunyai SBU baru tersebut, sehingga tidak bisa ikut lelang tender,” kata HM Sjaifuddin Z Hamadin, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang saat ditemui beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, dalam Permen PU tersebut, sebetulnya telah dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) bahwa setiap pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi harus sudah mengacu kepada peraturan ini paling lambat 1 Agustus 2012. Namun Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) selaku lembaga yang berwenang dalam proses pemberian lisensi telah menyatakan siap melaksanakan sertifikasi yang dinyatakan dalam Surat Edaran (SE) Menteri PU No IK.0201-Kk/978 pada tanggal 30 Desember 2013.

Dalam SE tersebut diwajibkan agar pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Tahun Anggaran 2014 segera diberlakukan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai Permen PU. “Akibatnya banyak pengusaha berbondong-bondong membuat SBU baru atau SBU konversi yang selama ini sudah ada, karenanya terjadi antrean yang panjang dan menjadi lama prosesnya,” tambah Sjaifuddin.

Ditambahkan Sjaifuddin, secara sederhana SBU yang lama tertera klasifikasi jasa konstruksi secara umum sehingga perusahaan bisa mengikuti proses lelang konstruksi yang mana saja. Akan tetapi adanya peraturan baru ini mengakibatkan sebuah perusahaan hanya bisa memiliki satu klasifikasi saja. “Jadi sebuah perusahaan dengan SBU bangunan gedung hanya bisa mengerjakan bangunan gedung saja, beda halnya dengan sebelumnya SBU konstruksi bisa mengerjakan bangunan gedung, jalan ataupun taman,” ujarnya.

Hal inilah yang menghambat proyek pembangunan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu dia berharap Pemkot Tangerang dapat melakukan berbagai upaya pendekatan agar menemukan solusi bagi problem ini agar pembangunan dapat berjalan. (made)