Rp 130 Miliar untuk BPJS
SERANG, SNOL Sebanyak 3.221.969 warga Banten yang sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, ada 565.782 jiwa yang tidak terdaftar dalam Jamkesnas dan akan dimasukkan ke dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Untuk mereka, pemerintah daerah se-Provinsi Banten menganggarkan lebih dari Rp 130 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) yang juga Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten, M Yanuar mengatakan, dari seluruh masyarakat Banten yang berhak menerima jaminan kesehatan, pemerintah pusat hanya mencatat 3.221.969 jiwa yang sudah terdaftar sebagai peserta Jamkesnas. Sehingga, pemerintah daerah harus menanggung dana BPJS untuk 565.782 jiwa lainnya.
“Pemerintah pusat hanya mencatat penerima BPJS kesehatan sebanyak 3.221.969 jiwa di Provinsi Banten sebagai penerima bantuan iuran (PBI) secara gratis karena tercatat sebagai peserta Jamkesmas. Sedangkan 65.782 jiwa lainnya akan tanggung oleh pemda,” kata Yanuar usai launching BPJS di pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (9/1).
Ia menjelasakan, dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 130 miliar itu, Pemprov Banten dalam APBD tahun anggaran 2014 menyiapkan Rp 36 miliar. “Sisa dari kebutuhan Rp 130 miliar lebih itu, akan ditanggulangi lainnya oleh delapan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten,” ujarnya.
Wakil Gubernur Banten, Rano Karno dalam sambutan lauching BPJS mengatakan, untuk mewujudkan program BPJS pihaknya telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti 230 Puskesmas, 10 rumah sakit pemerintah, 2 rumah sakit TNI/Polri dan beberapa RS swasta, serta klinik swasta. “Kesiapan lainnya seperti dokter, bidan dan perawat yang siap melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional di seluruh pelosok Banten,” katanya.
Rano meminta kepada petugas kesehatan yang dipercayakan dalam menjalankan program BPJS untuk bahu membahu dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Marilah kita selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian pemerintah dan sebagai salah satu menyehatkan masyarakat Banten. Ini merupakan tugas besar kita dan dengan semangat pengabdian untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Rano.
Kepala Divisi Regional IV BPJS, Sri Ponco Handayani mengatakan, salah satu rumah sakit umum di Banten, yakni RSUD Banten telah melakukan kerjasama dengan BPJS. “RSUD Banten sudah kerja sama dengan kami dan siap melayani pasien peserta JKN. Hanya saja nanti tinggal menyesuaikan kelas rumah sakitnya,” kata Sri Ponco Handayani.
Ia mengatakan, semua prosedur perizinan operasional RSUD Banten dari Kementerian Kesehatan sudah dimiliki. Sehingga sudah bisa menjadi salah satu badan yang memberikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional di Banten, dan tinggal menyesuaikan kelas rumah sakitnya untuk memudahkan kategori pelayanan kesehatan bagi pasien. “Kami sudah bekerja sama dengan RSUD Banten dan juga rumah sakit umum daerah lainnya di Banten,” jelasnya.
Sri mengaku pihaknya menjamin tidak akan ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit atau lembaga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah kerja sama dengan BPJS. Sebab, sesuai ketentuan semua warga negara diwajibkan menjadi peserta JKN.
“Tidak ada perbedaan dalam prosedur pelayanan. Semua pejabat negara juga saat ini sudah jadi peserta jaminan kesehatan nasional. Namun yang terpenting ketentuan dan prosedur itu harus dilaksanakan oleh peserta JKN,” katanya.
Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan, Rusman Sumantri mengatakan, karena animo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS cukup tinggi di Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam upaya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.
“Nanti akan disesuaikan antara rasio jumlah dokter dengan peserta JKN. Ke depannya sarana prasarana kesehatan juga perlu terus ditingkatkan agar menyesuaikan dengan kebutuhan dan animo masyarakat,” kata Rusman.
Direktur RSUD Banten, A Fatmawati Patawry mengaku telah menyiapkan ruangan untuk pasien BPJS yang akan berobat. “Ruangan yang ada semuanya untuk pasien BPJS, karena sebagian besar adalah ruang kelas III,” terangnya.
Fatmawati berjanji, akan melayani seluruh masyarakat pasien BPJS yang berobat tanpa membeda-bedakan. “Tidak ada diskriminasi, semuanya kami layani sama. Terbukti banyak pasien di RSUD Banten, mengaku betah kalau berobat, bahkan beberapa waktu lalu ada ibu melahirkan, karena merasa betah, dia lama menginap dan tinggal di RSUD Banten,” terangnya.
Ia pun mengaku akan menyiapkan seluruh kebutuhan obat pasien yang selama ini dikeluhkan. “Kalau tahun 2014 ini, untuk obat kami siapkan sepenuhnya, karena sekarang semuanya dilakukan oleh kami seluruhnya, sehingga obat-obatan pun kami yang menyiapkan, apalagi ada progam BPJS,” ungkapnya. (mg11/rus/enk/deddy/bnn)