Anggaran Infrastruktur 2014 Rp 188,7 Triliun

JAKARTA,SNOL Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah menambah alokasi anggaran untuk infrastruktur pada 2014. Hal itu diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di sektor transportasi darat, laut, dan udara.
“Profil RAPBN 2014 tidak memberi harapan besar bagi dunia usaha untuk take off menuju kondisi perekonomian yang lebih baik. Kondisi memprihatinkan itu terjadi antara lain karena kecilnya anggaran untuk membangun infrastruktur,” ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto kemarin (5/11).
Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hanya Rp 188,7 triliun atau 4,4 persen lebih tinggi daripada 2013. Padahal, dengan memperhitungkan inflasi 5,5 persen, secara riil anggaran untuk infrastruktur 2014 justru menurun. “Itu sangat kecil dan tidak mencukupi,” sebutnya.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di daerah akan bergantung pada investasi swasta. Pasalnya, untuk membangun infrastuktur nasional pada 2013 saja, BUMN sudah mendapat beban untuk membiayai 15 proyek di enam koridor sebesar Rp 359 triliun.”Bagaimana swasta bisa berkontribusi kalau infrastruktur jelek,” tukasnya.
Selain minimnya dana pembangunan infrastruktur di daerah, lanjut Suryo, juga terkendala masalah tanah dan perizinan. Korupsi yang banyak melibatkan pengusaha juga merupakan tekanan terhadap perekonomian.”Meski begitu Kadin tetap menganjurkan agar sebesar mungkin swasta berpartisipasi membangun daerah,” tandasnya.
Suryo menambahkan, buruknya infrastruktur transportasi mengakibatkan mahalnya biaya logistik dan mengurangi daya saing produk Indonesia.”Sebetulnya minimnya anggaran infrastruktur bisa diatasi dengan pengalihan dana subsidi BBM (bahan bakar minyak) kendaraan bermotor,” sebutnya.
Jika langkah ini diambil, pemerintah memiliki dana pembangunan infrastruktur lebih dari Rp 200 triliun setahun.”Kendala pendanaan untuk pembangunan infrastruktur perlu segera diatasi. Jika pemerintah menganggap hal itu masalah biasa maka pelaku usaha tidak bisa secara maksimal berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di daerah-daerah,” tuturnya.
Menurut dia, Pemerintah dan pengusaha perlu duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bangsa. Disisi lain dia mengingatkan agar kebijakan pemerintah pada masa akan datang, tidak bersifat tambal sulam dan ad hoc.”Melainkan perlu kebijakan yang lebih strategis dan berdampak jauh untuk ekonomi kedepan,” jelasnya. (wir/jpnn)