PDIP Tolak Politik Upah Murah

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja di Indonesia. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menolak politik upah murah.“Mendesak dihapuskannya praktek tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan kontrak yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan menolak politik upah murah,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan di Ancol, Minggu (8/9).

Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat ditugaskan untuk memperjuangkan UU Sistem Pengupahan, yang antara lain mempertimbangkan upah survei berdasarkan komponen hidup layak dan memperkecil struktur kesenjangan penggajian antara upah tertinggi dan terendah serta kondisi setempat.
Selain itu, menugaskan pemerintah daerah dari PDIP agar terlibat aktif dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan partai serta menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindungi industri dalam negeri di wilayahnya masing-masing. “Seperti penghapusan pungli, kemudahan dan penyerderhankan perizinan dan penyiapan infrastruktur industri,” beber Puan.
Tak hanya itu, Rakernas III menegaskan kembali terhadap upaya memberikan  perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Ini sudah direkomendasikan pada Rakernas II.  PDIP mendesak pemerintah untuk lebih serius membela pekerja Indonesia di luar negeri. Khususnya yang terancam hukuman mati dan menyiapkan langkah yang diperlukan terhadap rencana deportasi ratusan ribu TKI dari Malaysia dan Arab Saudi.
Fraksi PDI Perjuangan di DPR juga ditugaskan mempercepat penyelesaian Revisi UU tentang Pekerja Indonesia di luar negeri. Menurut Puan, revisi UU itu diperlukan untuk memastikan tanggung jawab pemerintah didalam melindungi pekerja Indonesia. Selain itu juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak, meningkatkan kualitas pekerja atau mendidik dan melatih TKI sebelum ditempatkan di luar negeri. “Yang arahnya perlindungan dalam proses migrasi menyeluruh, dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas terdidik dan terlatih,” ungkapnya. (boy/jpnn)