Anggaran Kesehatan Gratis di Kota Tangerang Habis

TANGERANG, SNOL Anggaran pelayanan kesehatan serta pengobatan gratis bagi warga Kota Tangerang sudah habis sebelum waktunya, tepatnya pada Juni kemarin.
Dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp 60 miliar itu sudah terserap dalam pembiayaan premi rumah sakit para pasien.
Komisi II DPRD Kota Tangerang yang salah satunya membidangi masalah kesehatan ini hingga kini terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinskes) soal solusi yang akan ditempuh.
“Kami masih terus melakukan koordinasi dengan Dinkes seputar solusi yang akan ditempuh. Karena program ini tidak boleh terhenti,” ujar Ketua Komisi II Hidayat kepada Satelit News, Kamis (4/7).
Dinkes juga sudah bertemu dengan 32 rumah sakit rujukan untuk membicarakan soal ini. Namun, sebagian dari mereka masih mempertanyakan beberapa permasalahan teknisnya.
“Kalau menurut Dinkes seharusnya enggak ada masalah. Karena pendekatan yang mereka lakukan adalah pendekatan institusi pemerintah. Jadi semua kewenangan ada di tangan Dinkes. Dan mereka mesti terima,” terangnya.
Walikota Tangerang Wahidin Halim sendiri dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Walikota Tangerang atas Pemandangan Fraksi mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 kemarin menjelaskan, pihaknya menganggarkan dana tidak kurang dari Rp 110 miliar untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
“Kita akan anggarkan dalam APBD Perubahan,” katanya memberi jawaban atas pandangan Fraksi PKS.
Lalu bagaimana soal jaminan kesehatan warga miskin untuk rentang sebelum pengesahan APBD Perubahan tersebut? Hidayat memastikan jika mereka tetap bisa menikmati layanan kesehatan gratis.
“Untuk di masyarakat tidak terlalu ada masalah. Mereka tetap bisa berobat gratis serta perawatan rumah sakit kelas III dengan menunjukkan beberapa syarat dokumen yang telah ditentukan,” jelasnya.
Dia juga memastikan jika anggaran APBD untuk kesehatan akan meningkat, mengingat hal yang terjadi saat ini. “Itu sudah pasti. Karena yang sekarang saja kurang. Jadi kami akan mengantisipasi hal tersebut dengan meningkatkan anggaran,” terangnya.
Namun, selain meningkatkan APBD pihaknya juga mendesak Dinkes untuk segera mengoptimalkan Puskesmas yang ada serta mensosialisakan kepada masyarakat soal pola hidup sehat. “Optimalisasi Puskesmas dan gaya hidup sehat memang sangat diperlukan untuk menekan anggaran. Pasalnya, jika tidak dilakukan sebesar apa pun anggaran untuk pelayanan kesehatan pasti akan habis. Jadi untuk tahun selanjutnya perhitungan akan dibuat secara rinci dan matang,” tegasnya.
Pembangunan RSU yang dijadwalkan akan rampung Agustus mendatang juga bisa dijadikan alternatif yang sangat tepat. Dengan begitu, anggaran untuk layanan perawatan kesehatan yang dibayarkan kebeberapa rumah sakit umum lainnya bisa diminimalisir.
“Saya sangat berharap jika pembangunan RSUD Kota Tangerang bisa segera rampung. Karena dengan begitu, anggaran kesehatan bisa ditekan dalam jumlah yang cukup banyak,” tuturnya.
Sekretaris Dinkes Kota Tangerang dr Wibisono yang coba dikonfirmasi via SMS mengenai langkah yang akan ditempuh guna menjamin tetap berjalannya program kesehatan sebelum ketuk palu APBD Perubahan enggan berkomentar. “Silahkan tanyakan hal itu kepada Bu Kadis (Lili Indrawati-red),”katanya.(kiki/made)