70 Persen Lebih Gugatan Pilkada Ditolak MK

JAKARTA,SNOL– Mayoritas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPUD) ternyata ditolak Mahkamah Konstitusi. Kondisi itu dinilai sebagai cermin banyaknya pihak yang kalah dalam pemilu mencoba-coba mencari peruntungan karena tidak bisa menerima kekalahan secara dewasa.
Data rekapitulasi MK khusus PHPUD menyebutkan, sepanjang 2013, MK sudah memutus 63 perkara sejenis. Sebanyak 42 di antaranya ditolak dan empat perkara dikabulkan. Terdapat 14 pengajuan tidak diterima, dua perkara ditarik kembali, dan satu perkara gugur.
Artinya, dalam satu semester ini lebih dari 70 persen pengajuan PHPUD tidak terbukti. Berdasar data MK, tersisa enam perkara yang belum diputus yang sudah terdaftar untuk tahun ini.
“Sebenarnya MK tidak mengalahkan atau memenangkan para pihak. Yang mengalahkan dan memenangkan itu ya rakyat. Di MK ini dihitung kembali dan dicek jika ada yang salah atau keliru,” kata Ketua MK, M. Akil Mochtar, Rabu (12/6).
Menurut Akil, dengan fakta banyaknya perkara gugatan hasil pemilu daerah yang ditolak, mekanisme pemilu di daerah mayoritas sudah benar. Hanya, selalu ada pihak yang tidak puas sehingga mencari harapan di MK. “Ada juga yang sekadar coba-coba karena dipikir masih ada harapan di MK. Padahal, ongkosnya tidak sedikit (membayar pengacara, ongkos para saksi, dan sebagainya),” terangnya.
Tidak sedikit pihak yang mengajukan gugatan karena lebih bangga kalah di MK melalui mekanisme persidangan dan kroscek suara. Sebaliknya, langsung menerima hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum (KPU) di daerah dirasa tidak cukup memuaskan.
Yang terbaru, MK kemarin memutuskan menolak gugatan PHPUD Kabupaten Bondowoso. Selain permohonan pemohon tidak dapat diterima, Akil mengabulkan eksepsi pihak terkait, yaitu pasangan Amein Said Husni-Salwa Arifin (Aswaja) sebagai pemenang pemilu. Pemohon dalam perkara tersebut adalah pasangan Haris Son Haji- Harimas (Harisma) dan KPU Bondowoso selaku termohon.
Kuasa hukum KPU Bondowoso Robikin Emhas sebelumnya mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai bakal pasangan calon. Dia menilai tidak terjadi pelanggaran serius oleh KPU Bondowoso yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara. “Berdasar peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008, syarat untuk memiliki legal standing adalah pasangan calon. Sedangkan pemohon bukan pasangan calon,” tegasnya. (gen/c2/fat/jpnn)