PAD Tak Naik, Erwan-Heryani Dikritik

PANDEGLANG, SNOL Sejumlah fraksi di DPRD Pandeglang mengkritik kepemimpinan Bupati Erwan Kurtubi dan Wakil Bupati Heryani. Mengingat dalam kurun waktu satu tahun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Pandeglang tahun anggaran 2011 tidak mengelami peningkatan.
Sekretaris Fraksi PKS, Maman Lukman mengungkapkan, berdasarkan draf laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 yang disampaikan Bupati Pandeglang kepada DPRD belum lama ini, target PAD pada APBD tahun anggaran 2011 yang ditetapkan Pemkab Pandeglang Rp 68 miliar, terealisasi sebesar Rp 56 miliar.
“Potensi PAD di Pandeglang ini sangat melimpah. Tapi, kenapa target PAD itu tidak tercapai. Ini sudah menandakan Pemkab Pandeglang tidak serius menggali sumber PAD,” kata Maman kepada wartawan, kemarin.
Maman menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan target PAD tidak tercapai. Antara lain ketidakseriusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil dalam mencapai target yang telah ditentukan pada APBD, Manipulasi data hingga banyak menimbulkan kebocoran anggaran, dan faktor lain.
“Komponen belanja pegawai yang terus membengkak, selalu menjadi persoalan klasik di Pemkab Pandeglang. Dan tingginya beban yang ditanggung Pemda dalam mengatur pegawai tidak pernah menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya.
Slogan “BEBENAH” bagi periode kepemimpinan Erwan-Heryani, lanjut Maman, tidak ada langkah serius yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan itu.”Mungkin saja akan ada langkah politik lain, yang akan kami lakukan dalam waktu dekat,” ucapnya.
Pendapat sama juga disampaikan Fraksi PPP, Golkar, Demokrat, Hanura Plus, dan PBB. Anggota DPRD dari Fraksi PPP  HM. Yusuf mengatakan, PAD Pandeglang sebagian besar di dapat dari pajak penerangan jalan, Retribusi pelayanan kesehatan, pajak reklame, air dan sumber PAD lain. “Tapi sumber PAD itu belum terpenuhi. Kedepan kami meminta kepada Pemkab Pandeglang untuk lebih optimal dalam menggali PAD,” kata Yusup.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Anton Haerul Samsi mempertanyakan tindaklanjut dari regulasi tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena itu merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak PAD.  “Kami juga meminta kepada Pemda untuk segera menginventarisir kendaraan bermotor yang dipinjam pakaikan kepada instansi lain karena belum tercatat pada KIB (kartu inventaris barang),” kata Anton. (mardiana/eman)