Ketua KPU Kab Tangerang Berharap Kualitas Pemilukada Meningkat

TANGERANG,SNOL  Kabupaten Tangerang akan menggelar hajat politik lima tahunan sekali, Pemilukada Bupati/Wakil Bupati. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini sedang sibuk-sibuknya menyiapkan perangkat sebelum melaunching tahapan. Lembaga itu berharap kualitas penyelenggaraan Pemilukada tahun ini makin meningkat.
Sebelumnya tiga Pemilukada telah dilewati dengan hasil relatif sukses, seperti Pilgub Banten 2006, Pilbup Tangerang 2008, Pilgub Banten 2011 yang baru saja berlalu. Karenanya, tidak berlebihan jika KPU kemudian berharap gelaran pesta demokrasi di daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota ini berjalan lebih baik. KPU pun berani pasang target tingkat partisipasi pemilih mencapai 70-80 persen.
”Setidaknya ada dua faktor pendukung mengapa kami berani berharap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tangerang lebih berkualitas. Yang pertama, Pemilukada tahun ini bukanlah yang pertama kali buat KPU. Kita telah berpengalaman menyelenggarakan Pemikuda sebelumnya. Yang kedua pemerintah daerah begitu mendukung Pemilukada kali ini dalam bentuk support anggaran,” kata Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Jamaludin saat mengawali dialog Dari Hati ke Hati di kantor redaksi Satelit News, Jumat (15/6) lalu.
Menuju ke tahapan peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut, Jamaludin menjelaskan, pihaknya telah membuat terobosan yang diklaim belum pernah dilakukan dalam Pemilukada manapun. ”Pada tanggal 13 Juni lalu, kami telah menandatangani kesepakatan dengan Kejaksaaan Negeri (Kejari) Tigaraksa sebagai pengacara negara untuk memberikan pendampingan dari sisi hukum manakala KPU akan mengeluarkan aturan-aturan. Kerjasama ini setidaknya membuat KPU lebih tenang, karena paling tidak, dari aspek prosedur dan legal formal, aturan-aturan yang dikeluarkan menjadi lebih kuat lantaran telah dikonsultasikan dengan lembaga yang memang ahli dalam bidangnya,” katanya.
Lalu tahap peningkatan kualitas penyelenggaraan kedua kata Jamal, adalah dari sisi rekrutmen sumber daya manusia penyelenggara. Dia menjelaskan, baru-baru ini juga pihaknya telah menyeleksi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Nah, sebelum rekrutmen calon anggota PPK, proses seleksi dilakukan begitu ketat. ”Antara lain dari segi waktu, sebelumnya kita buka waktu pendaftaran selama seminggu, namun ternyata juga kurang,  hingga akhirnya kita perpanjang tiga hari. Selanjutnya saat proses tes tertulis, soal-soal tersebut baru dibagikan sesaat sebelum dimulai, sehingga kami pun tidak tahu sama sekali seperti apa bentuk naskah pertanyaannya. Demikian juga saat proses fit and propertest para calon diwawancarai oleh kelima komisioner langsung,” tambahnya.
Pada tahapan ini, dijelaskannya, KPU tidak akan sekadar merekrut PPK karena pengalamannya saja, akan tetapi juga menitikberatkan kepada mereka yang mau bekerja. ”Ada yang mengatakan rekrut saja yang sudah-sudah, toh mereka telah berpengalaman. Tapi saya katakan ada tidak baiknya juga merekrut orang yang telah berpengalaman, seringkali timbul kecenderungan menganggap remeh tugas PPK. Ingat, penyakit manusia cenderung menganggap remeh karena telah berpengalaman,” katanya.
Usai pembentukan PPK, proses kemudian berlanjut pada pembentukan penitia pemungutan suara (PPS) dan juga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). KPU pun berharap agar PPK juga lebih selektif saat rekrutmen tersebut. ”Bila tidak tahu latar belakangnya, tanya sama kepala desa atau lurahnya,” kata Jamal lagi.
Tahapan selanjutnya adalah menyangkut pendataan pemilih. Dijelaskan, pada Pemilukada kali ini pihaknya melakukan pendataan dengan menggunakan sistem NCR atau karbonisasi. Dengan sistem ini, dia menjelaskan daftar nama pemilih akan menjadi rangkap tiga. Yang pertama akan dipegang pemilih, yang kedua dipegang petugasnya dan ketiga oleh KPU. ”Dengan demikian, bisa dipastikan mereka yang tidak tercatat dalam lembar tersebut memang tidak terdata dalam daftar pemilih. Harap dimaklumi, masalah pendataan pemilih adalah masalah klasik,” katanya.
Berikutnya, tahapan yang cukup krusial tentu saja adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPU, kata dia, adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Tangerang untuk berpartisipasi dalam proses Pemilukada ini. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat tidak lebih dari 60 persen saja. ”Saya kira akurasi data pemilih merupakan salah satu kuncinya. Ambil contoh, misalnya dari 100 data pemilih ternyata daftar pemilih yang akurat hanya 80 orang, sementara yang kemudian memilih hanya sebesar 70 orang, itu kan artinya 70 per 100 orang. Bukan 70 per 80 orang. Untuk itulah akurasi menjadi penting,” tambahnya.
Selain itu, proses yang tidak kalah penting adalah sosialisasi. Soal sosialisasi ini katanya, perlu juga dibuat terobosan agar tingkat partisipasi meningkat. ”Selain tentunya dukungan semua pihak, termasuk media, saya kira menjadi penting dibuat semacam terobosan agar bagaimana caranya tingkat partisipasi masyarat meningkat. Misalnya bila perlu diadakan lomba bagi PPK yang paling tinggi tingkat partisipasinya diberikan reward,” tambahnya.
Tak hanya PPK, para KPPS juga berperan penting terutama pada saat hari pencolosan. Selain soal sosialisasinya, juga adalah soal pemilihan lokasi serta desain bentuk  TPS. ”Buat TPS semenarik dan sekreatif mungkin, agar masyarakat juga tertarik datang,” ujarnya.
Dan faktor yang cukup mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakt adalah figur bakal kandidat. Dia mengatakan, salah satu daya tarik untuk mengajak orang datang ke TPS dalam Pemilukada adalah bagaimana penerimaan masyaraakat terhadap si calon. ”Makin diterima calon itu, maka semakin tinggi pula kemungkinan partispasi masyarakat dalam Pemilukada,” ujarnya.(made/deddy)