Gubernur Diminta Pasang Target Realistis

SERANG, SNOL Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2012-2017 harus dilakukan pada perhitungan yang realistis. Sehingga, di tengah jalan tidak terjadi revisi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut.
Penekanan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum pada rapat paripurna DPRD Banten terkait penyampaian dua raperda usul Gubernur Banten. Yakni Raperda RPJMD dan Perubahan SOTK di Gedung DPRD Banten, Rabu (30/5).
“Kami berharap dan meminta kepada Gubernur untuk berani memasang target maksimal, sehingga dapat memacu semangat kerja semua pihak. Mengingat capaian berbagai indikator makro pembangunan baik indikator IPM, LPE maupun indikator-indikator lain sangat berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar juri bicara Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Asep Rahmatullah.
PDIP juga mempertanyakan pencapaian target penurunan jumlah pengangguran terbuka dalam Raperda RPJMD pada tahun 2012 sebesar 12,6 persen dan hingga tahun 2017 sebesar 10,7 persen. Pasalnya, berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) banten, pada periode Februari 2012 lalu, jumlah pengangguran terbuka sebanyak 10,74 persen.
“Untuk Raperda Perubahan SOTK, kami tidak keberatan. Kami berharap SOTK yang baru ini dapat menjadi supporting system dalam mensukseskan target pembangunan lima tahun ke depan,” tuturnya.
Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi Krisna Gunata mengatakan, berbagai indikator makro pembangunan pada Raperda RPJMD Provinsi Banten tahun 2012 – 2017,  perlu memperhitungkan dengan cermat antara kemampuan APBD dengan target capaian pembangunan yang diharapkan. Untuk Raperda tentang SOTK Provinsi Banten, Pemprov mesti menjadikan perubahan itu sebagai pendukung dalam tercapainya target indikator pembangunan Banten ke depan.
“Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa perubahan Perda SOTK yang sebelumnya ditetapkan dalam lima Perda, dijadikan dalam satu perda untuk memayungi semua SOTK yang ada. Kami juga sepakat dengan usul pengurangan jumlah jabatan struktrual di Pemprov Banten,” kata Krisna Gunata. (eman)