Pendemo dan Polisi Adu Jotos

BALARAJA,SN Penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM semakin sengit. Jumat (23/3), massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari Balaraja, Kabupaten Tangerang menggelar aksi simpatik di lampu merah Balaraja. Di Kota Tangerang, ratusan demonstran dari Aliansi Mahasiswa Rakyat Tangerang (AMARTA) terlibat adu jotos dengan petugas, saat merangsek pagar kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang, sehari sebelumnya.
Aksi pertama, massa HTI membagikan selembaran pernyataan sikap terhadap kenaikan rencana BBM. Aksi itu dilakukan sejak pukul 09.00 – 11.00 WIB diawali dengan konvoi. Sebanyak 50 anggota HTI berpencar di wilayah Sukamulya, Kresek, Jayanti, Solear dan Balaraja.
“Aksi dipusatkan di SPBU, lampu merah Balaraja dan lainnya. Terutama di jalan arteri. Puluhan anggota HTI menyebar membagikan selembaran dan buletin Islam. Ini untuk menyampaikan opini umum kami terkait penolakan kenaikan dan pembatasan BBM bersubsidi,” kata Toyib Humas HTI Balaraja kepada Satelit News, kemarin.
Menurut Toyib, dalam pernyataan sikap HTI, ditegaskan rencana pembatasan BBM bersubsidi merupakan langkah liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia. Liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar. Dan pengolahan Migas kepada swasta (asing) dan pergurangan peran negara. “Kebijakan seperti ini jelas sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumber daya alam sendiri,”tandasnya.
Lanjutnya, program pembatasan BBM bersubsidi sama artinya dengan pencabutan subsidi BBM. Karena rakyat dipaksa untuk beralih kepada BBM non subsidi, seperti Pertamax. Inilah saat yang ditunggu oleh perusahaan Migas asing. Karena pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu jangka panjang akan menguntungkan perusahaan minyak asing. Seperti SPBU Total, Shell dan Petronas, selama ini SPBU tersebut banyak mengalami kerugian.
Toyib menegaskan, di samping kebijakan ini akan merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan mebuat negeri ini menjadi tidak mandiri. Dan pengelolaan Migas harus dikelola oleh negara dan keuntungannya di peruntukkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. “Kami juga melakukan roadshow ke sejumlah pesantren untuk menyampaikan pendapat ini,”tuturnya.
Kedepannya Toyib mengaku, HTI akan bergabung dengan elemen masyarakat dan organisasi lainnya untuk melakukan aksi yang lebih besar di Jakarta.
Sementara aksi sehari sebelumnya, puluhan mahasiswa dari AMARTA, mendatangi kantor Walikota Tangerang. Aksi tersebut sempat ricuh ketika para demonstran ingin mendesak masuk kedalam Pemkot dihadang barisan Satpol PP.
Mereka melakukan longmarch dari kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang dan sempat menyuarakan aksinya di pom bensin di Jl. Jendral Sudiraman Cikokol, Kota Tangerang dan hendak ingin menyegel SPBU tersebut. Setelah melakukan aksi di tempat pengisian BBM, para mahasiswa dari berbagai aliansi (GMNI, Forum Himata, HMI MPO, IMM, KAMMI, BEM Unis Tangerang, BEM UMT, BEM Raharja, BEM STAI Binamadani dan BEM UNPRI) merangsak menuju Puspem Kota Tangerang.
Kordinator aksi, Romly sanjaya mengatakan, kenaikan BBM merupakan tindakan yang sangat menyengsarakan rakyat, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar kali ini dinilai tidak berpihak pada rakyat dengan menambah beban hidup rakyat kecil.
“Kita ini miskin di negeri yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah, termasuk sumber energi seperti minyak bumi. Namun kenyataannya hampir sebagian diolah dan dieksploitasi oleh pihak asing, yang seharusnya seluruh minyak  tersebut diolah di dalam negeri sendiri,” katanya.
Selain itu para mahasiswa juga membawa replika keranda mayat yang bertuliskan “Pemerintah SBY-Boediono Telah Mati”, sebagai bentuk kekecewaan terhadap presiden.
Saat mahasiswa ingin masuk menemui Ketua DPRD Kota Tangerang, mereka dihadang Satpol PP dan aparat Kepolisian. Ketika mereka memaksa, aksi saling dorong pun terjadi. Bahkan salah satu mahasiwa pingsan, karena terhimpit massa yang saling menyerang dan baku hantam. Untungnya,  korban berhasil dievakuasi menggunakan ambulan. “Kami mau Ketua DPRD merekomendasikan penolakan kenaikan harga BBM,” kata salah demonstran.
Setelah kericuhan tersebut, perwakilan dari Fraksi PKS dan PPP DPRD Kota Tangerang menemui mahasiswa. Mereka mengaku mendukung tuntutan mahasiswa agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
“Pada dasarnya, tuntutan mahasiswa sah-sah saja dan sangat kita terima. Tapi yang jadi persoalan, kalau tuntutannya ke DPRD Kota Tangerang itu salah sasaran, karena kebijakan BBM itu dari pemerintah pusat,” kata Rahmat Hakim. (fajar aditya/Mg2/susilo)