JAKARTA,SNOL Para kepala daerah yang tergabung dalam APKASI meminta Presiden Joko Widodo menghapus sistem dana transfer dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana penyesuaian.

Alasannya, daerah menganggap sistem transfer dana itu menimbulkan banyak masalah.

“Kami minta sistem transfer dana, tidak usah lagi dalam bentuk DAU, DAK, dana penyesuaian. Enggak ada yang dipisah seperti itu lagi. Malah bikin masalah,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor kepada JPNN, Kamis, (29/1).

Isran yang juga Bupati Kutai Timut itu menambahkan, pecairan DAK dari pusat ke daerah sering seret. Akibatnya, daerah sulit untuk menyelesaikan program-program dimulai dari awal tahun.

Isran menambahkan, kepala daerah lantas terkena imbas karena dituduh tidak mampu menggunakan anggaran untuk daerah. “DAK itu biasanya baru turun pertengahan tahun, sudah mau habis masa tahun. Ini yang bikin masalah, kepala daerah lalu dianggap tidak kerja. Petunjuk teknis dibikin-bikin soal SILPA besar karena daerah tidak bisa kerja.
Makanya kami tidak mau lagi, dana transfer seperti dalam bentuk itu lagi,” tegas Isran.

Lebih lanjut Isran mengatakan, APKASI itu berharap pemerintah pusat langsung mengirimkan dana transfer ke daerah masing-masing. Sehingga pemda langsung mengelolanya sendiri.

“Nanti baru dikontrol pemerintah pusat melalui gubernur. Otonomi daerah di kabupaten kota kan sebagai penyelenggara pembangunan. Maka idealnya, ada di kabupaten dana itu,” tandas Isran. (flo/jpnn)