JAKARTA,SNOL Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan http://farawaymac.com/order-discount-viagra Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mempertanyakan sumber pendanaan gaji honorer kategori dua (K2) di daerah.

Pasalnya, sumber gajinya bukan dari APBD atau APBN. “Kami merasa aneh saja ketika daerah ngotot memperjuangkan honorer K2-nya. Padahal yang diperjuangkan ratusan sampai ribuan honorer per satu daerah saja,” kata Kabid Pengadaan Aparatur KemenPAN-RB Diah Faraz, Senin (24/11).

Jika satu wilayah bisa mempunyai lebih 200 honorer, Diah mengaku, tidak habis pikir dengan sumber gajinya. Sebab, ini justru akan menyulitkan daerah karena harus membayar honorernya.

“Saya dapat info mereka bayar dari dana BOS. Itu dana BOS sebenarnya untuk siswa dan operasional sekolah. Kalau harus bayar gaji honorer, kasihan siswanya,” ujarnya.

Itu sebabnya pemda diminta melakukan verifikasi dan validasi honorer K2 sedetil-sedetilnya sesuai format KemenPAN-RB untuk mengecek kebenaran datanya. Karena sebagian besar data yang diberikan daerah itu tidak masuk akal. (esy/jpnn)