BOGOR,SNOL Presiden Joko Widodo belum memberikan jawaban pasti atas permintaan para gubernur se-Indonesia yang mengharapkan pemerintah pusat memberikan dana baru sebesar Rp 1 triliun.

Menurut Presiden masih diperlukan perhitungan khusus dengan Kementerian Keuangan.

“Tidak harus 1 provinsi Rp 1 triliun. Tidak. Hitung-hitungannya kan ada melalui keluasan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin. Semuanya. masih dihitung oleh Menkeu. Seperti ini yang terus kita komunikasikan,” ujar Presiden usai bertemu para gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, (24/11).

Selain membahas dana itu, menurut Presiden, dalam pertemuan informal tersebut juga dibahas keinginan para gubernur untuk memperbanyak bendungan di http://awt.edu.au/buy-viagra-online-without-prescription wilayahnya masing-masing.

“Kita ingin membangun dalam tahun ini 30 bendungan tapi ternyata ada yang minta sampai 2-3 bendungan. Sehingga 30 bendungan itu kurang. Tadi kita putuskan 49 bendungan akan dibangun,” sambung Presiden.

Presiden menyatakan pertemuan-pertemuan yang dilakukannya dengan para kepala daerah ini akan rutin dilaksanakan sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah di daerah.

Sebelumnya, Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah pusat menyediakan dana Rp 1 triliun untuk masing-masing provinsi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua APPSI Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat pertemuan informal dengan Presiden Joko Widodo dan enter site Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, (14/11).

Menurutnya, dana itu bisa diperoleh jika subsidi BBM ditarik dan dimanfaatkan untuk bidang lainnya. “Kami berharap ada dana baru, program Rp 1 triliun 1 provinsi. Dari jauh-jauh hari kami sudah sampaikan pada pemerintahan SBY dan kabinetnya bahwa subsidi BBM memang harus ditarik dan digantikan dengan program-program yang lebih bermanfaat pada rakyat. Ini bagian dari rekomendasi,” ujar Syahrul di hadapan Presiden, Wapres dan jajaran menteri terkait.

Menurutnya, dengan dana itu dapat membantu memperkuatan ketahanan pangan di daerahnya masing-masing. Termasuk untuk menjalankan program-program prioritas Presiden di daerah. Ia tidak merinci kegunaan lain jika ada dana Rp 1 triliun tersebut

“Dengan menurunkan Rp 1 triliun dana bagi daerah-daerah bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas,” kata Syahrul.(flo/jpnn)