SERANG, SNOL Pemkot Tangerang harus banyak bersabar. Di saat kota dan http://robertafacchini.com/order-generic-viagra kabupaten lain akan mendapat bantuan dana melimpah dari Pemprov Banten, kota bermotto Akhlakul Karimah ini hanya mendapat “seuprit”.

Pemprov Banten hanya mengalokasikan bantuan keuangan tahun 2015 untuk Kota Tangerang sebesar Rp 17 miliar, sementara tujuh kabupaten/kota lainnya lebih besar, bahkan ada yang mencapai ratusan miliar.

Berdasarkan draft Raperda yang diajukan ke DPRD Banten yang disampaikan oleh Plt Gubernur Rano Karno pada Rabu (29/10) lalu untuk dibahas menjadi Perda APBD Banten tahun 2015, bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp532, 595 miliar.

Dari rencana bantuan sebesar itu, Kota Tangerang mendapat Rp17,89 miliar, Kabupaten Lebak Rp 140,226 miliar, Pandeglang Rp 59,79 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 59,3 miliar, Kabupaten Serang Rp102, 168 miliar, Kota Cilegon Rp 40, 68 miliar, Tangerang Selatan Rp 51,443 miliar, dan Kota Serang Rp 60,85 miliar.

Plt Sekda Banten, Asmudji HW usai menghadir penyerahan RAPBD Banten tahun 2015 di gedung DPRD mengatakan, besaran anggaran bantuan keuangan kabupaten/kota yang telah dibuat dan masuk dalam Raperda sebelumnya telah dikomunikasikan.

“Bantuan keuangan yang dianggarkan itu sudah ada pembahasan dengan kabupaten/kota. Dan ini memang belum final, masih ada pembahasan lagi,” katanya.

Senada diungkapkan Kepala Bappeda Provinsi Banten, M Yanuar. Menurutnya, masih ada pembahasan kembali dengan kabupaten/kota. Sehingga jumlahnya bisa berubah, bisa bertambah atau berkurang.

“Nanti akan ada pembahasan di Marbella Anyer dengan kabupaten/kota untuk meminta pendapat dan masukannya. Kita juga ingin tahu bantuan keuangan yang kita berikan harus pasti untuk apa dan kegiatan apa, sehingga bantuan keuangan ini bermanfaat,” terangnya.

Kabid Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan (PPAP) Bappeda Banten M Nurmutaqin mengatakan, untuk menyamakan persepsi antara Pemprov dengan kabupaten/kota akan ada pembahasan lanjutan mengenai bantuan keuangan.

“Selasa pekan depan rencananya Bappeda Banten akan menyelenggarakan workshop penyusunan kebijakan bantuan keuangan,” katanya.

Tujuan diselenggarkanya workshop, yang dimana pesertanya dari Bappeda Kabupaten/Kota tersebut yakni memformulasikan kebijakan berdasarkan indikator-indikator rencana kerja, berdasarkan kondisi daerah baik kondisi tugas dan kewajiban kemampuan fiskal atau keuangan. “Pembicara dalam workshop nanti dari BPK dan Kemendagri,” tandasnya.(mg11/dm/satelitnews)