TANGSEL,SNOL Buntut dari penahanan Gubernur Banten, Ratu Atut, telah menimbulkan kesengsaraan bagi pegawai di we use it lingkungan pemda Banten. Mereka merasa resah dan gelisah karena sudah tiga bulan tunjangan dan honor bagi tenaga kerja sukarela daerah belum dibayarkan.

“Gaji pokok sebagai pegawai negeri sipil selalu kami dapatkan, namun tunjangan jabatan dan lain-lain belum dibayarkan,” ungkap salah satu pegawai Pemkot Tangsel kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 27/2).

Para tenaga kerja honorer daerah terpaksa menggadaikan barang-barangnya dan mencari pinjaman ke atasan mereka masing-masing. Namun tidak semua atasan memiliki uang lebih guna membantu para tenaga kerja honorer yang digaji sekitar Rp.800.000 hingga Rp.1.000.000.

“Saya terpaksa menutup polis asuransi jiwa untuk dana pensiun saya yang sudah belasan tahun saya ikutin agar dapat membantu para tenaga kerja sukarela,” ujar salah satu atasan tenaga sukarela yang enggan disebutkan namanya.

Diungkapakannya, anggaran untuk perbaikan jalan, kesehatan, bea siswa, bantuan pembinaan, bantuan banjir, dan lain-lain terpaksa terhenti akibat anggaran daerah tidak dapat dikeluarkan karena tidak ada tanda tangan Gubernur sehingga semua kegiatan tidak dapat berkesinambungan.

“Seharusnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri mengambil alih pencairan anggaran daerah karena ini termasuk situasi darurat. Atau Presiden segera mengangkat Wagub sebagai Gubernur di Banten,” harapnya. (ysa/rmol)