CIPUTAT,SNOL Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) masih menjadi sasaran empuk para koruptor. Pelakunya adalah birokrat pusat dan http://www.fundaciocatalunyaestat.cat/cheap-viagra-tablets daerah, seperti kementerian, anggota DPR RI, DPRD dan gubernur.

“Seperti contoh di http://www.rainbowrising.org/buy-cialis-online-australia Riau yang dilakukan oleh gubernur dan didahului oleh sejumlah oknum DPRD,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat mengisi tausiah dalam acara Silaturrahmi dan Buka Puasa Bersama KAHMI Rayon UIN Jakarta, di Wisma Syahida UIN Jakarta, Ciputat, Tangsel, Kamis (11/7).

Kata dia, korupsi APBN dan APBD terjadi karena adanya kerusakan moral sejumlah oknum pejabat. Modusnya terjadi melalui mark up anggaran. Menurut Busyro, penyakit akut ini sebenarnya bisa dicegah bila penyusunan APBN dan APBD disusun sebelum digelontorkan dan dilakukan secara akademis metodologis.

“Kita harus mencari crowded reason (masalah bersama), lalu libatkan kampus di daerah masing-masing untuk mencari solusinya,” tegasnya.

“Mengapa, karena faktanya negara ini dari kebijakan yang ada, lebih memperlemah bargaining rakyat dan memperkuat bargain negara,” tambahnya.

Sementara untuk menjaga transparansi anggaran, Busyro mengimbau agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, memberi kemudahan bagi rakyat untuk mengetahui alokasi APBN/D. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga proses pengawasan pengeluaran anggaran.

“Selama ini APBN APBD tidak ada yg ditempel di kampus, masjid, gereja, dan sebagainya. Harusnya ditempel supaya rakyat tahu,” tukasnya.(dem/rmol)