Ini Dia Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik

JAKARTA,SNOL DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terbaik dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yakni 85,32 poin pada 2015, naik dari 2014 yang hanya 84,70 poin.

Setelah Jakarta, menyusul Provinsi DI Yogyakarta, yakni 83,19 poin di 2015, atau naik dari 82,71 poin di tahun 2014. Kemudian Kalimantan Timur naik dari 74,82 poin pada 2014, menjadi 81,24 pada 2015 dan Kalimantan Utara mencapai 80,16 poin.

“Duapuluh delapan provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori sedang. Sementara dua provinsi masuk kategori buruk. Masing-masing Papua Barat dan Papua,” ujar Kepala Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, Rabu (3/8).

Hadir di acara tersebut perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan sejumlah pihak terkait lainnya. Hadir juga Plt Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) DR.Bahtiar Baharuddin.

Sementara itu Deputi Statistik Sosial BPS‎ Sairi Hasbullah‎ mengatakan, IDI Papua Barat pada 2014 lalu mencapai 65,65 poin. Dengan kategori penilaian sedang. Sementara di tahun 2015 turun menjadi hanya 59,97 poin, dengan kategori buruk.

“IDI Papua menurun dari 62,15 poin di 2014, atau masuk kategori sedang, menjadi 57,55 poin di 2015, atau masuk kategori buruk. Jadi mengalami penurunan, terutama pada aspek lembaga demokrasinya mengalami penurunan. Peran parpolnya, lembaga imparsialnya, lembaga peradilan (di Papua Barat dan Papua),” ujar Sairi.

Menurut Sairi, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting. Karena itu perlu terus diupayakan. Apalagi untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat, bukan suatu hal yang mudah.

“Indeks demokrasi yang dibangun bersama-sama di bawah koordinator Kemenko Polhukam ini adalah indeks satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia.

Dari paparan hari ini (Rabu,red) melihat terlihat beberapa celah-celah dalam demokrasi. Pengaduan masyarakat terhadap berbagai lembaga pemerintah perlu dikritis dan ditingkatkan,” ujar Sairi.(gir/jpnn)