Rekomendasi Dadap Dikeluarkan Lebih Cepat
TIGARAKSA,SNOL Ombudsman RI melakukan klarifikasi terakhir kepada Pemkab Tangerang terkait rencana penataan kawasan kampung kumuh Dadap. Lembaga Negara itu berencana me ngeluarkan rekomendasi masalah Dadap lebih cepat dari jadwal sebelumnya.
Upaya klarifikasi digelar di Rapat Ombudsman RI Jakarta Selatan, Rabu (20/7). Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Iskandar Mirsad didampingi Kepala Pusat Kajian Perumahan Perkotaan Budi P, perwakilan Kementrian PUPR dan para kepala SKPD Kabupaten Tangerang.
Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya klarifikasi terakhir sebelum surat rekomendasi dikeluarkan. Awalnya, ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi pada Selasa, 26 Juli 2016.
“Namun rekomendasi kami bisa keluarkan Jumat minggu ini. Pertemuan hari ini sebagai klasifikasi terakhir sebelum rekomendasi ditandatangani Ketua Ombudsman,”ungkap Ahmad Alamsyah, kemarin.
Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Farida mengatakan rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang membangun kawasan kumuh di Dadap mendapatkan dukungan penuh pemerintah pusat. Program penataan kawasan kumuh sesuai dengan program zero daerah kumuh dari KemenPU.
“Kami akan mendukung dan memfasilitasi apa yang menjadi program pemerintah daerah. Hanya saja pemerintah daerah harus melengkapi beberapa berkas yang memang harus dilengkapi untuk melancarkan proses yang sudah berlarut-larut ini,” ucapnya.
Sekda Iskandar Mirsad mengungkapkan Pemkab Tangerang siap melengkapi berkas-berkas yang diminta Kementrian PU dan Ombudsman RI. Hanya saja, Pemkab ingin agar rekomendasi ombudsman segera dikeluarkan agar rencana penataan bisa dilaksanakan.
“Kami siap melengkapi berkas. Dan kami harap rekomendasi tersebut agar cepat keluar untuk mempercepat proses pembangunan penataan di Dadap,” ucapnya.
Iskandar menjelaskan Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melakukan perencanaan matang untuk menata Dadap. Salah satunya dengan menggaet pakar Universitas Gajah Mada. Itu menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Tangerang membangun kawasan kumuh Dadap.
“Kami juga telah memberikan santunan dan memulangkan para PSK Dadap ke kampung halamannya masing-masing melalui Kementrian Sosial secara simbolis dan langsung. Ini menegaskan keseriusan pemerintah itu sendiri,”ungkap Iskandar.
Sebelumnya diberitakan, rencana penertiban lokalisasi dan penataan kawasan Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang masih belum menemukan kejelasan. Rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM tak kunjung turun.
Bupati Tangerang Zaki Iskandar menilai penyelesaian rencana Pemerintah membersihkan lokalisasi Dadap sudah berlarut-larut. Padahal, penataan kawasan kumuh itu diperlukan mengingat daerah tersebut sudah tidak layak ditinggali. Selama bulan Ramadan lalu, Dadap dilanda banjir rob setinggi satu meter. (aditya/gatot/satelitnews)