Menpan Tunda Angkat CPNS

TANGERANG,SNOL—Kabar buruk datang kepada ribuan tenaga honorer K2 dan bidan pegawai tidak tetap di Provinsi Banten. Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membatalkan rencana pengangkatan honorer K2 dan Bidan PTT menjadi CPNS pada tahun 2016.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menegaskan rencana pengangkatan 430 ribu honorer K2 menjadi CPNS batal dilakukan lantaran tidak adanya dana. Dia menambahkan, pemerintah sudah meminta anggaran tambahan Rp28 miliar untuk menyelesaikan honorer K2. Dari jumlah itu, sebanyak Rp16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada dalam APBN 2016.

“Kami memang sudah mengajukan dana Rp 16 miliar khusus verifikasi dan validasi 430 ribu honorer‎ K2. Tapi dananya ternyata tidak ada,” ungkap Yuddy Chrisnandi kepada pers di Jakarta, kemarin. Yuddy menambahkan, dana APBN pas-pasan untuk membayar gaji PNS yang berjumlah sekitar 4,5 juta. Hal itu yang membuat pemerintah memutuskan memprioritaskan program yang lebih penting.

“Pemerintah memang membutuhkan tambahan pegawai. Namun, di tengah kesulitan anggaran seperti sekarang, kebijakan sulit dilakukan,” tegas kader Hanura tersebut.

“Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya,” ujar Yuddy lagi.

Yuddy juga membuat pernyataan berbeda soal formasi CPNS untuk tahun depan. Padahal sebelumnya dia berjanji mengangkat honorer K2 dan membuka formasi untuk pelamar umum pada 2016. Dia menyatakan tahun depan tidak ada penerimaan CPNS.

“Tahun 2016 tetap diberlakukan moratorium CPNS, baik dari honorer K2 maupun pelamar umum,” sambungnya.

Lagi-lagi pihaknya berdalih, untuk menjaga keuangan negara yang saat ini mengalami penurunan pendapatan. “Dalam masa moratorium ini, pemerintah akan melakukan pendataan kembali,” ujarnya.

Kapan moratorium CPNS dibuka lagi? Yuddy belum bisa memastikan karena semuanya tergantung kekuatan anggaran negara. Untuk membayar gaji aparatur saat ini saja, ujarnya, sudah menyita ‎anggaran negara sebesar 41 persen.

Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Kosrudin mengungkapkan, dirinya tetap berpikir positif dengan kebijakan Menpan yang memoratorium K2 hingga tahun 2016. Sesuai dengan janji Menpan saat PGRI melakukan aksi secara nasional, Menpan akan melakukan pengangkatan kepada guru K2 di tahun 2016 hingga 2019.

Ia mengaku karena Menpan berjanji hingga tahun 2019, maka tidak jadi masalah kalau di tahun 2016 tidak ada pengangkatan CPNS. Bisa saja, dilakukan di tahun berikutnya hingga tahun 2019. Namun, kalau janji Menpan hingga tahun 2019 tidak juga dilaksanakan, pihaknya akan siap untuk membanjiri istana kembali.

“Janjinya sampai 2019, jadi kalau 2016 belum diangkat juga yah kami masih bisa maklumi dan masih kita maafkan, mungkin pemerintah belum memiliki anggaran yang cukup,” kata Kosrudin saat dihubungi via telepon, kemarin malam.

Ia menambahkan, penundaan pengangkatan terhadap guru honorer tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, ada 13 ribu guru honorer di Kabupaten Tangerang yang penghasilannya kurang dari Rp 1 juta. Tentu saja, ini jauh dari kata layak dengan tinggal di kota yang sudah metropolitan.

Harus diketahui, total guru honorer yang mendapat insentif dari pemerintah hanya sebesar 5 ribu guru. Sedangkan, guru honorer hanya mengandalkan dari mengajar dan tidak mendapat apa-apa dari pemerintah. Kondisi ini, tentu akan mempengaruhi kualitas guru dalam mengajar.

“Kalau K2 dimoratorium semakin menumpuk guru honorernya, saat ini saja sudah tercatat 1200 guru yang belum diangkat,” pungkasnya. Belum lagi dengan peraturan pemerintah terbaru, mengenai pemerintah daerah tidak boleh mengangkat pegawai dan mengeluarkan SK honorer akan memperparah keadaan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang, Mohamad Noor mengatakan sudah mengetahui informasi terkait moratorium CPNS di tahun 2016. Meskipun sempat dijanjikan akan ada pengangkatan untuk honorer, bidan PTT dan CPNS Formasi Umum, pihaknya hanya bisa menunggu petunjuk dari Menpan-RB.

“Ya kita menunggu saja petunjuk dari Menpan seperti apa,” kata Mohamad Noor saat dihubungi Satelit News, kemarin malam.

Mantan Kepala Disperindagkop Kota Tangerang ini menuturkan, pihaknya baru mengajukan salahsatu persyaratan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formasi CPNS. Nantinya Kemenpan-RB akan menentukan berapa kuota yang didapatkan oleh Kota Tangerang.

“Kalau kebutuhan pegawai sendiri, idealnya Kota Tangerang masih membutuhkan sekitar 3000 pegawai lagi,” terangnya.

Kepala BKD Provinsi Banten, Samsir mengaku belum mengetahui adanya pembatalan honorer K2 menjadi PNS, karena usulan anggaran ditolak oleh DPR RI. Pihaknya berjanji akan segera berkoordinasi dengan kementerian di Jakarta.

“Saya belum tahu, tapi saya akan segera berkoordinasi dengan KemenPAN-RB. Karena   secara resmi pemprov melalui surat dengan tegas agar honorer yang belum diangkat sebagai PNS untuk diprioritaskan,” katanya.

Samsir sendiri sejak menjabat satu setengah bulan sebagai Kepala BKD sudah dua kali datang ke KemenPAN-RB. Karena masih banyaknya tenaga honor di Pemprov Banten.

“Saya sudah dua kali menanyakan kejelasan pengangkatan honorer kita. Jumlah di kita ada 374 honorer K1 dan K2 yang belum diangkat sebagai pegawai negeri, tapi kebanyakan K1, kalau K2 hanya sekitar 100 saja,” ungkapnya.

Ada informasi ini, Samsir mengimbau kepada honorer K2 provinsi untuk tetap tenang bekerja dan menjalankan rutintas seperti baisa. “Kami tentunya akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pusat agar para honorer, baik K1 dan K2 segera diangkat menjadi PNS,” ungkapnya. (fas/esy /riu/uis/widiawati/gatot/jpg)