Aktivis Tuntut Dibuatnya Pakta Integritas
TANGERANG, SNOL—Kicauan Pabuadi, anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDIP yang mengaku tidak datang sendiri ke B-Fashion Hotel saat ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mulai menimbulkan reaksi dari kelompok masyarakat Kota Tangerang. Mereka menuntut agar dilakukan penandatanganan pakta integritas agar hal serupa tidak lagi terulang. Salah satu kelompok yang menyoroti kasus ini adalah Front Anti Narkoba Kota Tangerang (FAN-KT). Kamis (6/8) puluhan perwakilan aktivis tersebut melakukan aksi demo di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang. Massa yang berasal dari berbagai unsur seperti HMI DIPO, HMI MPO, GMNI, dan lainnya pada mulanya melakukan orasi di depan pagar Puspem Kota Tangerang. Namun tak lama setelah itu, mereka hendak menemui Walikota Tangerang Arief R Wismansyah dengan berusaha masuk ke dalam halaman Puspem.
Niat tersebut sempat dihalangi pihak Kepolisian lantaran aksi unjuk rasa itu tidak mengantongi izin. Kondisi itu sempat membuat tegang massa dan polisi. Beruntung, situasi itu akhirnya bisa terkendali. Selain itu, massa juga tidak berhasil menemui Walikota lantaran sedang tidak berada di tempat. Akhirnya, mereka memilih bergerak ke gedung DPRD Kota Tangerang guna menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat. Di sana, mereka ditemui oleh anggota Badan Kehormatan, Komisi I dan Perwakilan dari Pemkot Tangerang.
Koordinator aksi Agus Muslim mengatakan, maraknya kasus narkoba di Kota Tangerang tidak hanya menyentuh lapisan bawah melainkan sudah kepada pejabat pemangku kebijakan. Pasca tertangkapnya Pabuadi yang beberapa hari lalu bersuara melalui testimoninya terdapat nama-nama yang disebut dan diduga merupakan petinggi di Kota Tangerang. “Dengan adanya pernyataan Pabuadi terkait nama-nama yang terindikasi terlibat, maka kami ingin peran aktif dari Pemkot terlebih untuk pegawai dan pejabat di Kota Tangerang,”ujar Agus.
Selain itu, kata mantan anggota Panwaslu Kota Tangerang menambahkan, pihaknya juga meminta Pemkot dan DPRD untuk mendorong dibuatnya pakta integritas anti narkoba serta tuntutan dibentuknya BNN tingkat kota dikarenakan Kota Tangerang sebelumnya juga pernah diketahui terdapat pabrik yang memproduksi narkoba. Hal itu menandakan bahwa Kota Tangerang menjadi sasaran untuk pembuat pengedar dan pengguna narkoba.
“Kami menuntut pakta integritas dibuat oleh pejabat publik di Kota Tangerang dan BNN sangat mendesak untuk dibentuk,”ungkap Agus. Anggota BK DPRD Kota Tangerang Pontjo Prayogo mengatakan, pihaknya akan mendorong keinginan dari massa tersebut serta akan menyampaikan kepada pihak eksekutif untuk membuat pakta integritas anti narkoba.
Namun apabila diminta saat itu juga, dirasa kurang tepat dan terkesan adanya pemaksaan. Untuk itu, pihaknya mendorong dan meminta hal tersebut langsung dibuat oleh Walikota. “Kami dorong dan siap membantu terkait pemberantasan narkoba di Kota Tangerang,”ujar Pontjo.
Sementara Asisten Tata Pemerintahan (Asda 1) Kota Tangerang Saeful Rohman yang hadir dalam pertemuan di DPRD Kota Tangerang mengatakan, pihaknya selama ini telah memfasilitasi terkait pencegahan bahaya narkoba di Kota Tangerang melalui berbagai kegiatan sosialisasi melalui Kesbangpol. Kedepannya akan dilakukan koordinasi serta akan disampaikan aspirasi terkait pakta integritas dan pembentukan BNN tingkat Kota Tangerang.
“Untuk BNN akan diusahakan 2016 terbentuk dengan aspirasi dan dorongan dari dewan terkait pakta integritas akan kami sampaikan kepada Walikota,”ujar Saeful. (mg28/made)