Rapat tanpa Atut, Rano Ditodong 800 M

SERANG,SNOL Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengumpulkan seluruh kepala daerah se Provinsi Banten di pendopo gubernur Banten di Serang, Selasa (4/3). Ini adalah rapat koordinasi pertama yang dipimpin Rano pasca penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pilkada Lebak.
Rapat tersebut membahas agenda ak­selerasi pembangunan di bidang pendidi­kan, kesehatan, masalah sosial, pemba­hasan infrastruktur dan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten. Selain itu, dibahas pula persiapan Pemilu yang akan dilakukan pada 9 April 2014 mendatang. Namun para kepala daerah yang hadir lebih menyoroti besaran bantuan keuangan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Banten kepada kota / kabupaten.
Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman menyoroti minimnya bantuan keuangan dari Pemprov Banten ke daerahnya, Dia meminta agar bantuan keuangan kepada delapan kabupaten / kota di Banten dibagi rata, masing-masing 100 miliar sehingga kalau dijumlahkan mencapai 800 miliar per tahun. Ban­tuan keuangan yang diterima selama ini dinilai Taufik jauh dari cukup.
“Banyak pembangunan di Kabupaten/kota yang kesuli­tan dilakukan karena kendala anggaran. Untuk ke depan agar pembangunan berjalan di kabupaten/kota maka bantuan keuangan diberikan jumlah­nya bukan puluhan miliar tapi ratusan miliar,” kata Taufik dalam Rakor yang dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Banten Banten Muhadi, Bu­pati Tangerang, Zaki Iskan­dar, Bupati Pandeglang, Er­wan Kurtubi, Bupati Lebak Iti Octavia, Walikota Tangerang Arif S Wismansyah, Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi, Wakil Walikota Serang Sulhi Choir dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie.
Permintaan senada juga dis­ampaikan Bupati Tangerang Ah­mad Zaki Iskandar. Dia malah mengancam akan mengemba­likan bantuan keuangan yang dinilainya terlalu kecil.
“Kalau dapat bantuan keuangan hanya Rp5 miliar, lebih baik uang itu dikembali­kan saja. Dengan uang segitu kita bingung menggunakan­nya, mau dipakai apa?” katan­ya. Zaki setuju dengan usulan Taufik agar bantuan keuangan dibagi secara merata kepada semua kabupaten/kota.
“Pembagian merata saya rasa masih wajar, dan tidak ada lagi kabupaten/kota yang menganggap dianaktirikan,” ujarnya. Sementara itu, Bupa­ti Lebak Iti Octavia menilai, pemberian bantuan keuangan ke kabupaten/kota selama ini tidak adil.
“Bantuan ini tidak adil, dan saya melihat bantuan keuan­gan didasarkan bukan untuk pembangunan dan percepa­tan, tetapi karena hubungan kedekatan saja. Kabupaten Serang kenapa bantuannya diberikan sangat besar, sedan­gkan Lebak yang merupakan daerah terpencil diberikan sedikit?” ungkapnya.
Menanggapi itu, Muhadi mengatakan, pemprov akan melakukan pembahasan. Na­mun demikian, untuk tahun 2014 ini, besaran bantuan keuangan sudah dialokasikan dan sulit untuk diubah.
“Itu sudah berdasarkan usu­lan. Kalau kita berikan lebih dari usulan yang disampaikan, nanti bagaimana mempertang­gungjawabkanya,” ujarnya. Untuk diketahui, bantuan keuangan pemprov kepada kabupaten/kota tahun 2014 ini adalah sebesar Rp233, 870 mil­iar. Berturut-turut dari kabu­paten/kota yang mendapatkan bantuan terbesar adalah Kabu­paten Serang senilai Rp73,56 miliar, Kota Serang Rp47,50 miliar, Kota Cilegon Rp27,28 miliar, Kabupaten Pandeg­lang Rp25,50 miliar, Kota Tangerang Selatan Rp18,35 miliar, Kabupaten Lebak Rp17,56 miliar, dan Kabupaten Tangerang Rp7,9 miliar, dan Kota Tangerang Rp223,414 miliar. (mg11/gatot)