Jangan Hanya Cisadane

Zaki dan Arief Juga Minta Normalisasi Situ dan Turap
TANGERANG, SNOL Rencana sode­tan Ciliwung-Cisadane batal dilaku­kan. Ini setelah kepala daerah terkait, Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Bu­pati Tangerang Ahmed Zaki Iskan­dar dan Walikota Tangerang Arief Wismansyah bertemu di Pintu Air 10 Kota Tangerang, Sabtu (25/1).
Sebagai solusinya, empat kepala dearah tersebut sepakat saat ini penanganan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya difokusnya untuk dilaku­kan normalisasi sungai Cisadane. Hari ini, keempat kepala daerah tersebut rencananya akan kembali bertemu di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menindaklanjuti pem­bahasan penanganan banjir.
Meski lega dengan batalnya sode­tan Ciliwung-Cisadane, namun Bu­pati Tangerang Ahmed Zaki Iskan­dar dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah meminta pemerintah pusat tidak hanya sungai Cisadane yang dinormalisasi, tapi anak kali lainnya seperti Kali Sabi, Kali Ledug dan situ-situ yang ada di Tangerang juga dinormalisasi.
“Ya jelaslah, kalau hanya Cisa­dane yang dinormalisasi tidak akan maksimal menyelesaikan persoalan banjir ini. Saya minta agar pemerin­tah pusat juga menormalisasi sungai-
sungai lain serta situ yang ada,” kata Zaki kepada Satelit News tadi malam.
Menurut Zaki, kalau seandain­ya pemerintah pusat tidak ada dana untuk menormaliasi situ-situ yang ada di Tangerang, Zaki mengusulkan agar kewenangan­nya diserahkan ke pemerintah daerah setempat yang mampu. “Kalau tidak ada dana, berikan kewenangan pemeliharaan ke pemerintah kota atau kabupaten yang mampu. Daripada didi­emin?” jelas Zaki.
Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Hary Heryanto, un­tuk penanganan banjir, Pemkab Tangerang akan memperdayakan situ-situ yang ada. Sebab selama ini pemerintah pusat kurang memperhatikan situ-situ yang ada di Kabupaten Tangerang. “Jumlahnya ada 21 tersebar di sejumlah wilayah,” kata Hery.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku akan men­dorong Kementerian PU untuk segera melakukan normalisasi Cisadane, Kali Sabi dan Kali Le­dug pada pertemuan hari ini. Se­lain itu, Arief juga akan mendesak Kementerian PU untuk menun­taskan proyek penurapan Kali Angke. Permintaan itu menurut Arief merupakan penyebab uta­ma terjadinya banjir di wilayah Tangerang Raya.
“Insya Allah rencana besok (hari ini), saya akan datang lang­sung ke Kementerian PU untuk membahas masalah banjir ini. Kalau sesuai undangan seki­tar pukul 13.00 Wib pertemuan antara Kementerian PU dan para kepala daerah di Banten dan DKI Jakarta ini,” ujar Arief semalam.
Arief berharap, pada pertemuan nanti bisa diambil sebuah kepu­tusan yang membahagiakan masyarakat Tangerang dan DKI Jakarta dalam penanganan masalah bersama ini. “Kemarin Pak Guber­nur Jokowi sudah melakukan kun­jungan untuk mengecek langsung kondisi Kali Cisadane, dan sebe­lumnya Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU juga melakukan pengecekan,” katanya.
Terpisah, Gubernur DKI Ja­karta, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan dia akan bertemu kembali dengan para stakeholder (pemangku kepentingan) untuk membahas penyelesaian masalah banjir. “Iya, besok (hari ini) ada pertemuan lagi dengan Kemen­terian PU, pemerintah Banten, Tangerang, termasuk dengan Bo­gor,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (26/1).
Pertemuan itu terkait rencana Pemprov DKI dan Kementerian PU untuk membangun waduk Ciawi dan Sukamahi. Set­elah bertemu Kementerian PU, Jokowi juga berencana bertemu Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk menindaklanjuti pembe­basan lahan pembangunan dua waduk tersebut. Rencananya, pertemuan itu akan berlangsung di Balaikota Jakarta.
Jokowi meyakini keberadaan dua waduk tersebut sangat pent­ing untuk mengurangi debit air dari kawasan hulu yang kerap kali mengakibatkan banjir di Jakarta. Dengan waduk itu, aliran air dibel­okkan ke waduk dan dapat menjadi potensi sumber air baku di wilayah itu. “(Pembangunan waduk) ini se­mua tinggal pelaksanaannya saja. Karena kalau menunggu-menung­gu saja, ya enggak akan dimulai,” kata Jokowi.
Rencana pertemuan para pe­mangku kepentingan untuk menanggulangi banjir itu juga disampaikan oleh akademisi Uni­versitas Trisakti, Nirwono Joga. Dia mengharapkan, melalui per­temuan tersebut tidak ada lagi isu sodetan Ciliwung-Cisadane. “Karena itu pilihan terakhir, masih banyak alternatif lainnya yang lebih baik untuk mengatasi banjir,” kata Joga.
Pihak Kementerian PU yang akan menghadiri pertemuan tersebut adalah Dirjen Sumber Daya Air, Mohammad Hasan. Adapun anggaran yang dia­lokasikan Kementerian PU un­tuk membangun waduk itu sebe­sar Rp 1,9 triliun. Sementara Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan pembebasan lahan untuk dua waduk itu mulai tahun ini menyediakan anggaran seki­tar Rp1,2 triliun.
Rencana pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi itu diputus­kan seusai rapat koordinasi Ke­menterian PU, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta di Posko Pantauan Ciliwung-Kat­ulampa pada Senin (20/1) lalu. Pembangunan dua waduk itu diprediksi rampung pada 2018.
Dalam rapat koordinasi itu juga diputuskan pembangunan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang akan selesai pada 2016, revitalisasi situ-situ yang akan rampung 2015, normalisasi Kali Ciliwung selesai 2016, pem­bangunan sumur resapan dengan target 2,2 juta sumur di Jakarta, pembuatan dam dan konservasi tanah lain, serta normalisasi Sun­gai Cisadane.
Sodetan Batal
Sebelumnya, pada Sabtu (25/11), empat kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wa­likota Tangerang Arief Wisman­syah bertemu di Pintu Air 10 Kota Tangerang, Sabtu (25/1), guna membahas soal rencana so­detan Ciliwung Cisadane. Dalam pertemuan itu disepakati sodetan bukan solusi untuk mengatasi banjir, tapi normalisasi.
“Saya melakukan kunjungan ke Tangerang ini untuk meli­hat langsung kondisi lapangan. Ternyata debit air kali Cisadane saat ini saja sudah tinggi sep­erti di Ciliwung, maka kalau disodet malah kasihan warga se Tangerang Raya ini,” ujar Jokowi, Sabtu (25/1).
Dijelaskan Jokowi, ide sode­tan ini sebenarnya baik karena bertujuan untuk meminimalkan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tapi, jika melihat kondisi Kali Cisadane sendiri buruk, ini tidak mungkin bisa dilakukan. “Wa­cana sodetan kan datang dari Kementerian PU, bukan dari Gu­bernur DKI. Dan yang membuat wacana ini semakin bergulirkan besar kan dari temen-temen me­dia sendiri. Kalau tidak dipanas-panasin tidak mungkin adanya spanduk penolakan yang begitu banyak, ini kan seolah-olah saya yang disalahin,” seloroh Jokowi.
Mantan Walikota Solo ini me­negaskan bahwa ide sodetan, normalisasi kali, atau penan­ganan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini merupakan kewenangan Kementerian Peker­jaan Umum. Bahkan ide sodetan ini sudah ada sejak 2000 lalu, so­detan sepanjang 1,9 kilometer ini disiapkan untuk mengurangi deb­it Sungai Ciliwung ke Cisadane. Namun rencana ini ditolak warga dan pemerintah Tangerang. (jojo/aditya/deddy/jpnn)