Katanya Gratis, Kok Bayar

Pembagian Bantuan Benih Padi
SERANG, SNOL Klaim pemerintah pusat sudah memberikan bantuan langsung benih unggul (BLBU) secara gratis kepada petani, ternyata bohong. Para petani harus membeli benih tersebut dengan harga yang cukup mahal dari harga biasanya, meski kualitas benihnya buruk.
Itu terungkap saat puluhan petani yang tergabung dalam Majelis Petani Rakyat (MPR) Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berunjuk rasa di depan Pendopo Bupati Serang di jalan Veteran Nomor I Kota Serang, Senin (2/12).
Ketua MPR Kecamatan Tunjung Teja, Yaya Hudaya mengungkapkan, tahun 2008-2012, pemerintah pusat menyalurkan BLBU berupa bantuan benih padi secara gratis. “Tapi, pada kenyataanya petani dipaksa harus membeli benihnya,” kata Yaya di sela-sela aksi berlangsung.
Yaya menilai, kondisi itu terjadi lantaran lemahnya pengawasan pendistribusian benih padi tersebut. “Kalau pemerintah memperketat pengawasannya, tidak mungkin benih padi yang harus dibagikan secara gratis, harus dibeli oleh para petani. Kami anggap BLBU itu pembohongan terhadap pera petani,” katanya.
Menurut Yaya, kejadian itu tidak hanya di Kecamatan Tunjung Teja, juga kecamatan lain di Kabupaten Serang. Sebab, hampir semua petani mengeluhkan bantuan tersebut. “Pemerintah Pusat menerapkan bantuan benih itu dengan sistem subsidi dengan harga Rp2.000 per kilogram. Kalau semuanya harus dibeli, gimana petani bisa sejahtera,” ucapnya.
Yaya mendesak Pemkab Serang agar mengalokasikan anggaran pembelian bibit benih padi unggulan pada APBD tahun anggaran 2014. “Masyarakat Kabupaten Serang, 70 persennya berprofesi sebagai petani. Sudah saatnya pemerintah memperhatikan kesulitan para petani, dan memberikan anggaran untuk pembelian bibit padi unggulan,” desaknya.
Asda II Pemkab Serang, Anang Mulyana mengatakan, tuntutan petani untuk mengalokasikan anggaran pembelian bibit benih padi tersebut kemungkinan belum bisa direalisasikan, karena perlu dilakukan beberapa tahapan. Antara lain melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan (Distanhutbunnak) dalam merinci RAB (Rencana Anggaran Biaya).
“Dan RAB itu sudah diajukan ke DPRD. Tapi, mudah-mudahan DPRD bisa mengalokasikan anggaran pembelian bibit benih padinya, karena APBD 2014 sedang dibahas,” imbuhnya. (arif/eman)