Airin Bilang Tanya KPK Saja

Namun ia bungkam saat dicecar ihwal proyek tersebut. Ia berdalih menghormati proses hu­kum yang dilakukan lembaga pimpinan Abra­ham Samad tersebut. “Jadi, kalau mau tanya, ke KPK saja,” kata dia menghindar.
KPK menyelidiki penyimpangan pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan pada ta­hun anggaran 2010-2012. Pe­nyelidikan itu ditindaklanjuti dengan penyelidik yang men­datangi kantor Dinas Kes­ehatan Tangerang Selatan di kompleks perkantoran Jalan Witana Hardja, Pamulang, Selasa (24/10).
Wawan Protes
Sementara itu, Wawan akh­irnya memutuskan menggu­nakan jasa pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Pria yang pernah menjadi pengac­ara terdakwa kasus penggela­pan pajak Gayus Tambunan itu mengaku keberatan terhadap tindakan penyitaan KPK terh­adap sejumlah dokumen milik kliennya. Salah satu keberatan Buyung ialah tidak dilibatkan­nya kuasa hukum tersangka. “Cara-cara seperti itu tidak be­nar. Saya pernah mendampingi penyitaan yang dilakukan ter­hadap Gayus tapi tidak seperti ini,” papar Buyung. Menurut dia, tindakan itu tidak meng­hargai proses hukum.
Terkait hal ini, Johan men­gatakan apa yang dilakukan lembaganya sudah sesuai dengan ketentuan. Namun dia mempersilakan jika Buyung memilih menempuh jalur hu­kum terkait ketidakpuasannya itu.
Dadang-Dudung Pimpin
Rapat
Pada bagian lain, paska penggeledahan yang dilaku­kan KPK, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Dudung E. Diredja dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dadang, M.epid tetap ngantor. Sekda pun tetap memimpin rapat pimpinan pada Kamis (24/10).
“Kami menjalankan aktifi­tas seperti biasa, tak ada yang berubah atau berbeda,” ungkap Kabag Humas Pemkot Tangsel, Dedi Rafidi, Kamis (24/10).
Bahkan di pagi hari, Dudung memimpin rapat koordinasi pimpinan SKPD. “Iya, pak Sekda tadi pagi mimpin rapat koordinasi dengan pimpinan SKPD. Dan itu bukan sekali, jadi beruntun,” ujarnya.
Kondisi serupa juga diakui Kepala Dinkes Kota Tangsel, Dadang E.Mpid. Meski eng­gan ditemui di ruangannya, Dadang mengaku masih men­jalani aktifitas bekerja seperti biasa. “Saya kan juga punya tanggung jawab, tidak mung­kin ditinggalkan. Jadi ya bek­erja menjalankan kewajiban seperti biasa saja,” ungkapnya saat dihubungi melalui sam­bungan telepon selulernya.
Namun, saat ditanya men­genai dugaan penyalahgunaan alat kesehatan (alkes) anggaran 2010-2012, Dadang bungkam. “Kalau soal itu, maaf ya, saya no comment dulu,” singkatnya dengan nada lembut.
Sama halnya ketika ditanya mengenai siapa seharusnya yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan Alkes 2010-2012, Dadang pilih tak berkomentar. Masih dengan nada teramat pelan dan hati-hati, dia mengatakan baru akan berkomentar ke­tika KPK sudah merilis ha­sil temuannya. “KPK sendiri belum mengungkapkan atas dugaan apa mereka ke sini (Kantor Dinkes,red), maka biarkan KPK bekerja dulu,” katanya. Dia pun memohon agar media bersabar. “Mohon sabar ya, minta doanya saja,” tutupnya. (pramita/gun/agm/deddy/jpnn)