RI Butuh Pemimpin Berani & Jujur
TANGERANG, SNOL Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan banyaknya pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi, dapat menandakan saat ini seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan figur seorang pemimpin yang memiliki keberanian dan kejujuran dalam menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya.
“Rakyat membutuhkan pemimpin seperti bendera kita, merah berarti berani dan putih berarti jujur,”kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam simposium internasional dengan mengambil tema Pemilu 2014 yang bersih dan anti korupsi, dengan mengambil tempat di aula lantai 5, Gedung D UPH Karawaci, Lippo Village, Kelapa Dua, Senin (7/10).
Selain Mahfud MD, hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Ketua Bawaslu Dr. Muhammad. Sementara, terkait pelaksanaan Pemilu era reformasi dinilai lebih baik dari pada zaman Orde Baru.
Sebab,pada jaman Orde Baru sebelum dilaksanakannya kegiatan Pemilu, seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah mengetahui siapa pemenang untuk menjadi pemimpin, “Pelaksanaan Pemilu saat ini lebih baik dibandingkan dengan jaman orde baru”, ujarnya.
Sementara Ketua KPU RI, Husni Kamil Malik mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 nanti pihak KPU akan berusaha bersikap netral dan tetap akan menghindari terjadinya praktek-praktek korupsi di tubuh KPU. “Apabila masyarakat menemui anggota KPU yang menerima duit suap, dapat mengadukannya kepada KPU pusat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diproses,”tegas Kamil.
Katanya, KPU RI telah memberikan perintah kepada KPU tingkat kota/kbupaten untuk mempersempit pemasangan alat peraga kampanye setiap partai politik dan caleg. Tujuannya agar setiap partai politik dan caleg yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 tidak perlu menggunakan dana yang banyak di dalam melakukan kampanye.
“Saat ini KPU meminta kepada setiap caleg dan parpol agar dapat memberikan laporan terkait jumlah dana dan sumber dana untuk kampanye untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Apabila setiap parpol dan caleg menggunakan dana lebih untuk kampanye dan tidak sesuai dengan laporan, maka patut dicurigai dan dilakukan pemeriksaan,” tandas Kamil.
Lanjut Kamil, apabila institusi KPU dinilai sudah tidak dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2014, maka lebih baik KPU untuk dibubarkan saja. “Kemudian diberikan kepada institusi yang dinilai masyarakat dapat dipercaya,”imbuhnya.
Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan, bahwa institusi Bawaslu tidak dapat menjamin pada saat pelaksanaan Pemilu 2014 dapat terbebas dari praktik korupsi. (aditya/made)