Muhammadiyah Desak Presiden SBY Minta Maaf ke Rakyat

JAKARTA,SNOL Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendesak Presiden SBY juga meminta maaf kepada masyarakat Riau yang menjadi korban asap kebakaran hutan.
Permintaan maaf jangan hanya disampaikan kepada Malaysia dan Singapura. “Jangan cuma ke mereka, tapi juga ke masyarakat,” katanya saat ditemui di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/6).
Menurut Din, meminta maaf merupakan tindakan amat terpuji. Ajaran Islam menganjurkan setiap orang yang bersalah harus meminta maaf. Namun, permintaan maaf tidak dilakukan secara parsial tetapi menyeluruh kepada pihak-pihak yang selama ini dirugikan.
“Meminta maaf sikap yang dianjurkan Islam, tapi jangan parsial,” katanya.
Karena itu, Din juga menyarankan agar Presiden SBY meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kebijakan yang dibuatnya untuk menyengsarakan rakyat Indonesia. Semisal kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Minta maaflah karena sudah menaikkan harga BBM. Juga untuk dosa-dosa pemerintah lainnya,” tegas Din.
Sementara itu permintaan maaf Presiden SBY kepada Singapura dan Malaysia terkait kebakaran hutan Riau dinilai Sekretaris Eksekutif Komisi Hak Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Soesatyo sebagai persoalan kedaulatan bangsa.
“Harusnya minta maaf kepada yang jadi korban, masyarakat Riau. Ini menunjukan bahwa penguasa kita tidak memiliki kemandirian di bidang politik,” kata Romo Benny Soesatyo di tempat yang sama.
Menurut Benny, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap dilakukan perusahaan-perusahaan asing yang menguasai kawasan hutan Indonesia. Namun, pemerintah tidak pernah mengambil tindakan tegas terkait hal itu.
“Itu pembakaran rutin, dan rakyat tahu siapa yang membakar. Sekarang kita harus jujur, siapa di balik pemilik-pemilik kebun sawit itu. Itu kan kepentingan asing,” katanya.
Karena itu, lanjutnya, langkah pertama kali yang harusnya dilakukan Presiden SBY adalah meminta maaf kepada masyarakat Riau yang menjadi korban kegagalan pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia. Lalu melakukan penegakan hukum dengan menindak pelaku pembakaran hutan.
Pemerintah, lanjut Benny, hanya menganggap peristiwa kebakaran hutan itu seolah-olah bencana alam, dan perlu meminta maaf kepada negara tetangga yang merasa terganggu dengan asap.
“Kedaulatan kita sebagaimana dinyatakan Bung Karno melalui Trisakti itu sudah tidak ada lagi,” tegasnya.(dem/rmol)