Ongkos Naik Haji Tahun Ini Turun Rp 900 Ribu
JAKARTA,SNOL Akhirnya DPR dan Kementerian Agama setuju bila Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH) tahun ini adalah 3.527 dolar AS. Atau turun 90 dolar AS (atau Rp 864.000) dibanding tahun 2012.
“Maka dalam rupiah sebesar Rp 33.859.200 dengan usumsi kurs Rp 9.600 per dolar AS,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah, saat membacakan keputusan rapat dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali di Ruang Rapat Komisi, Nusantara II, Senayan, Jakarta (Senin, 1/4).
Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama juga menyepakati besaran VPIH per embarkasi. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama juga menyetujui komponen indirect cost BPIH tahun 2013 sebesar Rp 2.349.192.460
Dalam rapat itu, Komisi VII meminta Menteri Agama Suryadarma Ali juga memperhatikan beberapa catatan. Misalnya, segera membahas laporan keuangan BPIH tahun 2013 etelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan melaksanakan seluruh hasil keputusan Panja BPIH dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan manasik haji.
“Dan kami minta Kementerian Agama segera mensosialisasikan ini,” demikian Ida.
Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, komponen yang dapat menekan jumlah biaya haji itu adalah pemondokan dan pesawat.
“Mengalami penurunan yang luar biasa kendati biaya sewa di Mekkah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ini patut kita acungi jempol,” kata Suryadharma.
Penurunan tersebut, menurutnya, berasal dari meningkatnya biaya subsidi. Misalnya, biaya pemondokan di Mekkah mencapai 4998 real, sementara jamaah haji hanya diwajibkan membayar 2994 real.
“Subsidi ini, bukan dari uang pemerintah, tapi subsidi dari angsuran awal jamaah yang disetorkan ke rekening Menteri Agama, di situlah ada optimalisasi. Ada bunga,” kata dia.
Selain itu, kata Suryadharma, ongkos pesawat juga ditekan dengan upaya efisiensi tanpa menurunkan kualitas. Tahun ini, jamaah haji masih menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Sebab, menurut Suryadharma, hanya dua maskapai itu saja yang siap menerima jamaah haji.
“Tetapi DPR dan Kementerian Agama tetap membuka maskapai lain. Kenapa harus Garuda dan Saudi, karena mereka paling siap. Ada 9 maskapai penerbangan, hanya dua itu yang siap,” ujar dia.(ysa/rmol)