Buruh-Pedagang Sawer KPK

KELAPA DUA, SNOL Aksi simpatik untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merambah hingga Tangerang. Jumat (6/7), puluhan  pedagang kecil dan buruh yang terkena PHK mengumpulkan saweran untuk pembangunan gedung lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu.
Pada acara saweran itu, mereka mengumpulkan dana sesuai dengan kemampuannya di tengah-tengah mengikuti Diklat pembinaan ekonomi rakyat yang diselenggarakan Forum Silahturahi (Forsil) di Padepokan Karang Tumaritis Binong, Kecamatan Kelapa dua, Kabupaten Tangerang.
Abun, salah seorang pedagang yang ikut nyawer mengaku sangat prihatin dengan sikap Komisi III DPR RI yang menolak pengajuan KPK terkait pembangunan gedung baru. Selain sudah tua dan tidak layak lagi, gedung yang sekarang sudah tidak lagi bisa menampung jumlah karyawan KPK.
“Bagaimana KPK bisa produktif dalam mengungkap kasus korupsi jika tidak memiliki fasilitas yang layak,” jelasnya.
Dari hasil saweran terkumpul sebanyak Rp 1.374.000, yang rencananya akan diberikan kepada ICW sebagai penggiat anti korupsi untuk kemudian disumbangkan ke KPK.
“Jika dilihat dari nominalnya mungkin tidak seberapa, karena ini berasal dari para buruh yang di PHK serta pedagang kecil. Namun yang harus kita apresiasi bahwa ini bentuk dukungan mereka kepada KPK untuk memiliki gedung baru,” kata pengasuh Forsil, Ananta Wahana.
Menurut Ananta, penggalangan dana ini merupakan bentuk harapan masyarakat yang menginginkan agar Indonesia segera terbebas dari korupsi yang selama mewabah di Indonesia. Apalagi dengan dibangunnya gedung yang representatif tersebut tentunya akan meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Bagaimana KPK bisa bekerja dengan baik jika tidak memiliki gedung yang layak dan memadai. Jika legislatif dan eksekutif di pusat  tidak mendukung, maka kami rakyat tentunya siap mendukung untuk pembangunan ini,” jelas Ananta.
Menurut Ananta, jika Indonesia terbebas dari korupsi bukan tidak mungkin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bisa tercapai. “Selama ini banyak uang yang seharusnya untuk pembangunan tidak bisa terserap kerena mengalir  ke kantong-kantong para koruptor. Maka jika negara ini bisa terbebas dari korupsi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat bisa segera tercipta,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan kebutuhan akan fasilitas gedung sudah sangat mendesak. Menurut dia, gedung yang ada sekarang tidak dapat menampung jumlah karyawan dan sudah tua. Untuk memenuhi keinginannya itu, KPK mengajukan ke Komisi III DPR RI. Namun sayangnya, proposal yang diajukan kurang mendapatkan respon dan persetujuan langsung. Bahkan komisi yang membidangi hukum tersebut beralasan pembangunan gedung baru KPK belum terlalu mendesak. (hendra/deddy)