Mobdin Ber-Pertamax tak Masalah

TANGERANG, SNOL Wacana penerapan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk kendaraan berpelat merah pada Mei mendatang tidak akan berpengaruh banyak di lingkup Pemkot Tangerang.
“Pembatasan BBM bersubsidi oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan ketentuan wajib ber-Pertamax untuk mobdin (mobil dinas) di lingkup pemerintahan tidak akan berpengaruh. Sebab, sejak 2009 mobdin kami sudah diberikan Pertamax,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Harry Mulya Zein, Senin (16/4).
Menurut Harry, ketentuan pemerintah pusat yang sudah ditetapkan dan memang akan berlaku tersebut baiknya ditanggapi lebih dewasa dan bisa memberikan contoh positif terhadap penghematan bahan bakar yang disubdisi pemerintah. “Kalau memang sudah ketentuan pemerintah, kenapa tidak dilaksanakan,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, Kementerian ESDM sudah menetapkan bahwa semenjak Mei nanti pembatasan BBM sudah berjalan. Jadi mulai berlaku 60 hari setelah peraturan presiden diterbitkan.  “Ketentuan ini berjalan untuk kami dulu di pemerintahan. Seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Lalu dilanjutkan kepada masyarakat,” kata Evita Legowo Dirjen Migas, Senin (16/4) di Jakarta.
Proses pembatasan itu, lanjut Evita, akan dimulai dari sejumlah daerah  Jakarta,  Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terlebih dulu. Sesudah itu, barulah  Jawa-Bali yang telah tersedia BBM non subsidi. “Nanti keputusan ini akan diteruskan ke pemerintah daerah yang ada di Jabodetabek,” tandasnya.
Bagaimana dengan kebijakan pembatasan BBM sesuai dengan kapasitas mesin kendaraan? Pemerintah, katanya, sedang mengkaji hal itu dan belum diputuskan. Yang jelas, setidaknya 10 ribu mobil instansi pemerintah dan BUMN di Jawa dan Bali, semenjak Mei itu sudah tidak boleh mengisi di tanki subsidi. “BPH Migas nanti yang mengawasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemkot Tangerang juga tidak keberatan jika nantinya seluruh mobdin milik mereka dikonversi ke gas. Hanya saja, untuk konversi ini perlu dilakukan hitung ulang anggaran maupun perencanaannya. “Bukan hanya diwajibkan Pertamax yang kami siap. Dikonversi ke gas juga kami siap. Namun, untuk mencapai itu, perlu dilakukan hitung ulang dan perencanan matang,” kata Arief R Wismansyah, Wakil Walikota Tangerang, belum lama ini. (pane/made)