Airin Ancam Mutasi Pejabat SKPD

PAMULANG,SNOL Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, memasti­kan akan ada punishment atau sanksi bagi para pejabat di setiap Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) yang ke­dapatan memiliki jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar sepanjang tahun 2013. Sanksi yang dikeluarkan berupa mu­tasi jabatan.
“Kalau enggak nyampe tar­get pasti ada punishment. Bisa berbentuk mutasi, bisa juga teguran. Sesuai dengan keten­tuan yang ada saja,” ancam Airin, saat ditemui akhir pe­kan lalu.
Hingga minggu kemarin eval­uasi gencar dia lakukan. Misal­nya, dengan meminta data ke­pada tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), SKPD mana saja yang memiliki nilai SILPA dalam jumlah besar.
Kemudian selang beberapa hari, Airin mengaku sudah menerima laporan tersebut melalui emailnya. “Sudah saya cek, kemudian dipelajari kembali apa yang menjadi penyebabnya. Baru akan ada evalua­si lagi,” ujar Airin. Lalu kapan mutasi itu akan dilakukan? “Kerja dulu saja yang benar, fokus saja. Kami pun memilih seseorang menempatkan pada posisi sesuai dengan loyalitas dan prestasinya,” kilah Airin.
Beberapa waktu lalu, Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie menyebutkan, kalau pe­nyumbang SILPA di tahun 2013 ini terbanyak dari dinas teknis.
Namun SILPA tersebut pal­ing besar dikarenakan adanya pemblokiran rekening kon­traktor yang tengah menger­jakan proyek di Kota Tangsel. Makanya, terjadi SILPA yang tinggi ditahun lalu.
Terpisah, Pengamat Pemer­intahan dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hi­dayatullah Ciputat Kota Tangsel, Zakky Mubarak, mengatakan tingginya angka SILPA selain dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) yang menin­gkat, juga karena kinerja SKPD terkait yang tidak maksimal.
“Perlu ditindak, kalau tidak ya pasti akan terulang lagi kesala­han serupa,” tutur Zakky. Na­mun untuk Kota Tangsel, Zakky mempelajari ada gelagat keta­kutan pada Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) yang akan memeriksa keuangan daerah.
Sebab sebelumnya, ada be­berapa SKPD di Kota Tangsel yang disinyalir menyalahgu­nakan anggaran daerah. Maka berpengaruh pada SKPD lain untuk berperilaku sangat hati-hati menggunakan anggaran tersebut. (pramita/jarkasih)