PBNU Soroti Setumpuk Problem Negara Tahun 2013

JAKARTA,SNOL Meski menilai sepanjang tahun 2013 kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia relatif  teduh dan damai, PBNU menyebut masalah di sejumlah bidang harus dituntaskan di tahun 2014 mendatang.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Minggu (29/12) mengatakan dalam kehidupan beragama, sepanjang tahun 2013 masih ditemukan masalah seperti aksi radikalisme yang mengakibatkan disharmoni di sejumlah daerah.
Aksi radikalisme ini seringkali dipicu oleh kelompok kecil bermodal besar dengan memprogandakan kepentingannya tanpa mengindahkan adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat.
“Agar radikalisme tidak terus berkembang, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan harmoni dengan mengembangkan sikap moderat, toleransi, dan menjaga keseimbangan,” imbau Said Aqil seperti dikutip dari rilis elektronik dari Asisten Staf Ahli Ketum PBNU, Samsul Hadi.
PBNU, kata Said Aqil, juga meminta kepada pemerintah bersama komponen masyarakat di tahun 2014 mulai menyusun kode etik penyiaran ajaran agama.
Kemudian di bidang perekonomian, menurut Ketua PBNU, Maksum Mahfudz, masalah sepanjang tahun 2013 diakibatkan sikap tak tegas pemerintah. Fluktuasi rupiah misalnya, dinilai bisa diatasi jika pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah tegas dan berani, tidak berkompromi serta bermain mata dengan para spekulan yang hanya mementingkan diri sendiri.
Maksum juga menilai pemerintah kurang berani membangkitkan industri di sektor pertanian dan manufaktur yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Orientasi kebijakan moneter juga lebih banyak menguras devisa negara.
“Tahun 2014 itu harus dibenahi, serta diimbangi dengan pengembangan sektor riil dan produktif,” tegas Maksum yang juga tercatat sebagai Gurubesar Fakultas Pertanian UGM.
Di bidang peradilan, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi menilai, pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya sudah berjalan baik.  Meski begitu, aparat penegak hukum didorong untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih komprehensif, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melindungi kepentingan masyarakat. PBNU juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerjasama dan melibatkan institusi pendidikan, lembaga keagamaan dan sosial, yang sudah ratusan tahun mengajarkan etika, moralitas, dan spiritualitas. Selain itu sistem pemerintahan dan rekrutmen aparat pemerintahan juga harus terus dilakukan pembenahan.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, berpandangan sepanjang tahun 2013 telah terjadi proses pendangkalan atas konsep berbangsa dan bernegara, sehingga yang dirasakan masyarakat adalah sebuah dampak dari sistem bernegara yang liberal. Kondisi ini harus segera dibenahi, terlebih jelang dilangsungkannya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di tahun 2014 mendatang.
“Atas sejumlah masalah yang ada di tahun 2013, seperti yang disampaikan Kiai Said, kita harus tetap optimis. Semoga di tahun 2014 mendatang, Allah SWT memberi petunjuk kepada kita dalam melangkah mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, amin,” pungkas Sulton.(sam/wid/rmol)