Mayoritas Pemilih Demokrat dan Golkar Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA,SNOL Kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ternyata tak disetujui mayoritas pemilih Partai Demokrat yang notabene partai pimpinan Presiden SSBy.
Hal ini terungkap berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia terhadap 1200 responden dari seluruh Indonesia  pada 18-20 Juni.
“Sebanyak 77,56 persen pemilih Demokrat menolak kenaikan BBM,” kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby saat merilis hasil survei LSI di Jakarta, Minggu (23/6).
Tak hanya itu, survei LSI juga menunjukkan para pemilih Partai Golongan Karya banyak yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. “80,81 persen pemilih Partai Golkar juga menolak kenaikkan harga BBM,” kata Adjie lagi.
Ia menilai hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemilih dan partai politik di parlemen. Sebab, keinginan mayoritas publik ternyata berbeda dengan langkah politik wakil partai di DPR. “Ini ironi kebijakan publik kita,” jelas dia.
Sementara itu, dari penelitian 18-20 Juni 2013, dengan jumlah responden 1200 orang dari seluruh provinsi Indonesia, diketahui 79,21 persen responden menolak kenaikan harga BBM.
“Yang setuju hanya 19,10 persen, sementara yang tidak menjawab 1,69 persen,” kata Adjie Alfaraby.
Penelitian ini menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
Penelitian itu, kata Adjie, dibagi lagi dalam beberapa kategori. Misalnya pandangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan tentang kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut dia, penduduk yang tinggal di desa lebih banyak tidak menyetujui kenaikan harga BBM, dibanding di kota besar. Dijelaskan Adjie, hal itu wajar karena penduduk desa terkena dampak paling besar atas kenaikan harga BBM itu.
Selain itu juga Adjie menjelaskan, berdasarkan jenis kelamin diketahui perempuan paling banyak tak setuju. “Hal ini juga wajar, karena ibu-ibu paling tahu kondisi rumah tangga dan harga bahan pokok setelah kenaikan BBM ini,” ungkap Adjie.(boy/jpnn)