CIPUTAT, SNOL Ribuan warga Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangsel resah. Rencana penggusuran untuk pembangunan jalan tol Serpong-Cinere (Depok) kini tengah menjadi momok warga setempat.
Tidak tanggung-tanggung, pemasangan patok kilometer (KM) di sejumah titik kian membuat warga mengaku tidak bisa tidur lelap. Ironisnya, hingga kini warga belum juga mendapatkan sosialisasi dari pemerintah setempat maupun pengelola jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).
“Kami menduga ada oknum bermain karena memasang patok tanpa membawa surat tugas pematokan,” ungkap Tarno Almansyur, Ketua RT 002 Komplek Pertanian, Selasa (17/4).
Tarno yang kompleknya juga bakal digusur pembangunan jalan tol mengaku sebelumnya sempat melihat surat dibawa petugas. Bukan surat tugas pematokan, melainkan surat dari kelurahan yang ditujukan untuk RW.
“Dari data kami kumpulkan, ada ganjil yakni surat tugas pematokan tidak sedikit pun kami ketahui dari Kelurahan setempat, juga site plan bocor dan beredar di masyarakat,” imbuh Tarno.
Ketua Tim Perwakilan Warga Menolak Penggusuran Jalan Tol, Catur berharap pemerintah setempat memberikan sosialisasi kepada warga sebelum melakukan pematokan.
Warga khawatir sebagai yang terjadi di Kelurahan Jombang. Dimana sejumlah warga telah melakukan pembebasan lahan yang disinyalir dilakukan spekulan atau calo tanah. “Katanya warga di sana juga tidak pernah mendapat sosialisasi. tahu-tahu sudah dibayar dengan harga rendah. Kami tidak mau seperti itu,” tandas catur.
Kendati demikian, Catur menurut pada dasarnya warga menolak penggusuran jalan tol Serpong-Cinere yang direncanakan akan memakan kawasan terluas di Serua yakni 60 x 1200 meter tersebut atau sedikitnya 400 rumah yang akan tergusur.
Soalnya pada site plan sebelumnya, jalan yang akan dilalui tol Serpong-Cinere ini adalah melalui jalur pipa gas. “Kami tidak mau dikorbankan. Awalnya kan yang dilalui jalur pipa gas, tapi kok berubah komplek perumahan juga pada kena. Kami minta rencana pembangunan jalan tol dibelokkan,” cetus Catur.
Di tempat terpisah, Lurah Serua, Murhaedi, saat ditemui perwakilan warga berkilah hingga saat ini belum pernah diajak duduk bersama dan berunding baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tangsel mengenai pembebasan lahan.
Ia juga mengaku akan mempertanggungjawabkan surat tugas yang dijadikan dasar petugas di lapangan melakukan pematokan. Murhaedi juga mengaku akan menyampaikan aspirasi warga ke pihak berwenang dalam hal ini Pemkot Tangsel dan Badan Pertanahan. (irm/BN/susilo)