Soal Aturan DP Motor, Showroom Mulai Ketar-ketir

TANGERANG, SN Aturan baru pembatasan minimal down payment (DP) yang akan dikeluarkan Bank Indonesia (BI), membuat sejumlah showroom kendaraan bermotor di daerah Tangerang dilanda kekhawatiran.
Marketing Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Vina Maulida mengatakan, kebijakan BI terhadap penentuan DP dapat memberatkan konsumen yang ingin memiliki kendaraan bermotor dan berdampak pada penurunan penjualan Yamaha “Ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat nantinya,” katanya saat ditemui Satelit News Senin (26/3).
Dengan adanya aturan DP kendaraan bermotor yang mencapai 20 persen, membuat masyarakat berpikir ulang untuk memiliki kendaraan yang diinginkan. “Jika dulu dengan DP Rp 500 ribu sudah bisa bawa motor pulang ke rumah, tapi untuk nanti konsumen bisa mendapatkan motor jika membayar uang muka  minimal 20 persen dari harga jual kendaraan,” ujarnya.
Ketika masyarakat merasa keberatan dengan adanya aturan pembatasan uang muka tersebut, dampaknya akan mempengaruhi penjualan, meskipun aturan yang diberlakukan itu baik untuk agar para leasing bersikap hati-hati ketika memberikan pembiayaan kepada masyarakat, serta menjadikan persaingan sehat bagi para pemilik finance.
Awalnya para pelaku usaha otomotif roda dua sempat optimis terhadap peningkatan penjualan, di tengah maraknya isu tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April nanti. Beberapa showroom penjualan kendaraan bermotor yakin tidak akan mengalami penurunan penjualan. Bahkan mereka memprediksi penjualan kendaraan bermotor justru akan mengalami kenaikan, mengingat kemungkinan besar masyarakat pengguna kendaraan roda empat akan beralih pada roda dua.
“Kita lihat saja nanti bagaimana antusias masyarakat dengan adanya aturan tersebut, inikan masih belum diberlakukan,” ujarnya.
Ketika ditanya, apakah ada strategi untuk mendongkrak penjualan jika memang nanti kenyataan tersebut benar-benar mempengaruhi penjualan, menurut Vina, masih belum tahu bagaimana strategi yang akan dilakukan. “Kami belum bisa memberikan penjelasan mengenai itu,” katanya.
Namun Vina merasa yakin, meskipun kebijakan tersebut terjadi, penjualan kendaraan bermotor tidak akan mengalami penurunan yang sangat signifikan, mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas pribadi tersebut lebih dominan ketimbang mereka menggunakan kendaraan umum /angkot untuk aktifitas sehari-hari dan keresahan masyarakat terhadap kemacetan di jalan yang bisa dianggap kendala bagi mereka. ”Kalaupun ada penurunan penjualan, kemungkinan tidak akan berpengaruh besar,” imbuhnya. (mg2/made)