SERPONG, SNOL Nasib ribuan siswa Kejar Paket A (SD), Kejar Paket B (SMP) dan Kejar Paket C (SMA) di Kota Tangsel telantar. Sesuai kalender pendidikan formal, mereka semestinya menempuh ujian pada 5-8 Juni ini untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan formal yang lebih tinggi. Namun sampai sekarang, jadwal ujian tersebut terus diundur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendiknas).
Selain jadwal yang mundur, sampai saat ini Prosedur Operasi Standar (POS) untuk nonformal belum juga diterbitkan. Sebagai konsekuensinya, para peserta didik tersebut harus menunggu satu tahun lagi jika ingin melanjutkan ke formal.
“Ketidakpastian ini jelas meresahkan kita semua, baik pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maupun siswa selaku calon peserta ujian,” papar Kosim, Ketua Forum PKBM Kota Tangel, Kamis (7/6).
Idealnya pelaksanaan ujian nonformal sebenarnya seminggu setelah Ujian Nasional (UN) berlangsung. Jika terus mengalami kemunduran, jelas hal itu berbenturan dengan batas akhir penerimaan siswa baru, tepatnya akhir bulan Juni ini. Siswa nonformal pun harus menunggu satu tahun lagi jika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan formal. “Sangat disayangkan, pertimbangan yang dapat mencuatkan protes ini hingga sekarang belum mendapat kejelasan,” ketusnya.
Upaya untuk terus mengupayakan agar siswa nonformal dapat melanjutkan sebenarnya terus dilakukan. Salah satunya dengan membuatkan surat keterangan lulus. Namun upaya ini ternyata juga memiliki banyak kendala. Banyak laporan dari lulusan nonformal, keterangan yang dibuat itu tidak diakui.
“Dampaknya tetap sama, siswa harus menunggu ijazah asli baru bisa melanjutkan. Artinya baru tahun depan melanjutkan, dan ini jelas akan menuia protes,” tandasnya.
Upaya lain menggalang kesepakatan dengan mengadakan pertemuan di tingkat provinsi memprotes ketidakjelasan pusat itu pun pernah dilakukan. Belum lama ini, Minggu (5/6), seluruh Ketua Forum PKBM se Banten menggelar pertemuan mencari solusi persoalan tersebut. Pertemuan bertempat di RM Panineuneungan, Cikole, Serang, Banten. Namun hasilnya sama, pertemuan itu nihil hasil. “Namun hasil sama, pertemuan itu tidak dapat mengubah kebijakan yang sudah ditentukan pusat,” ungakpnya.
Jika pertemuan tingkat Banten itu tidak dapat menemukan solusinya, pihaknya bersama Ketua Forum Banten, bahkan Ketua Forum PKBM seluruh Indonesia yang memiliki nasib yang sama akan mendatangi Kemendiknas di Jakarta. “Bahkan, kabar yang beredar di Forum PKBM, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Banten juga turut serta mengantar rombongan jika masalah ujian ini tak kunjung ada solusi,” katanya.
Kondisi senada diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Informal (Kabid PNFI), Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangsel Hayati Nur, kepada wartawan mengeluhkan hal yang sama. “Semua yang dikeluhkan itu memang benar adanya. Selalu salah satu pihak kedinasan di tingkat kota tentang masalah informal, saya juga kebingungan dengan ketidakjelasan jadwal termasuk hingga kini belum memiliki POS informal,” ungkapnya. (sho/bnn/susilo)