PASARKEMIS,SNOL Sebanyak 224 dari total 400 kios Pasar Taman Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis, mangkrak atau tidak laku. Pemicunya diduga akibat keberadaan Ruko yang dibangun PT Bumi Serba Indah mengelilingi kios-kios tersebut. Pedagang meminta agar Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan lahan terbuka hijau.

Keluhan para pedagang ini terungkap dalam dialog antara anggota DPRD Provinsi Banten, dengan pedagang dan pengurus Koperasi Pedagang Pasar Taman Kutabumi (Kopastam). Dalam dialog itu pedagang mengeluhkan keberadaan ruko yang mengelilingi pasar, sehingga menutup akses menuju kios-kios milik pedagang pasar. Pedagang juga menyoal tidak adanya lahan terbuka hijau di sekitar pasar.

Ketua Koperasi Pedagang Pasar Taman Kutabumi (Kopastam), Kholid TB mengatakan, pembangunan ruko di bagian belakang hingga samping Pasar Taman Kutabumi mematikan usaha pedagang yang berjualan di kios pasar, hingga kondisinya mangrak. Berdasarkan data Kopastam, ada 700 lapak dan kios di pasar tersebut, dengan rincian ada 286 lapak, 400 kios dan grosir 20. Mirisnya, sejak tahun 2002 hingga saat ini, ada 224 kios yang mati, yang diduga akibat keberadaan ruko.

“Kami keberatan dengan adanya ruko ini, dimana dukungan Pemda terhadap pedagang,” ujar Kholid.

Pihaknya menuding Pemkab Tangerang melalui PD Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) kurang memperhatikan kondisi pasar. Terlihat dengan keadaan pasar yang semrawut dan tidak terawat dengan baik. Padahal setiap pedagang dikenakan retribusi. Diantaranya, iuran kebersihan Rp1000/hari, iuran keamanan Rp1500/hari dan iuran PD Pasar NKR Rp1500/hari. “PD Pasar juga selama ini hanya memungut retribusi, tapi pemeliharaan terhadap pasar tidak pernah dilakukan,” keluhnya.

Penasehat Kopastam Maruf menambahkan, pembangunan Pasar Taman Kutabumi berawal dari fasos fasum PT Bumi Serba Indah tahun 1999, kepada Pemkab Tangerang. Kemudian Bupati Tangerang menyerahkan kepada Kopastam untuk dibangunkan pasar. Oleh Kopastam secara swadaya dibangun pasar dengan biaya sendiri atau non APBD sekitar Rp6,3 miliar. Total lahan yang diberikan 11.086 meter. “Pemda menyertakan modal dalam bentuk lahan dan Kopastam yang membayar NJOP lahan tersebut,” ungkapnya.

Kemudian keluarlah surat pengarahan rencana lokasi dari Bappeda pada saat itu, lahan 11086 meter untuk fisik dan sebagian lahannya diperuntukkan bagi lahan terbuka hijau. Kemudian, kebijakan lahan terbuka hijau diganti dengan pembangunan Ruko atas izin pemerintah. “Hingga saat ini izin tetap dikeluarkan Pemda. Saat ini saja ada 76 ruko aktif, dari total 122 rencana IMB ruko yang sudah disiapkan Pemda. Ini sungguh ironis dan mengindikasikan Pemda ingin mematikan usaha ekonomi kerakyatan,” tegasnya. Pihaknya menilai pedagang hanya dijadikan objek untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa memperhatikan kondisi dan penataan pasar yang ideal.

Menyikapi keluhan pedagang dan pengurus koperasi, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana mengatakan, ada 14 kasus pasar tradisional semacam ini di Kabupaten Tangerang. Hal ini harus diperbaiki agar tidak menimbulkan gejolak massal. “Kami akan mengawal masalah ini hingga tingkatan provinsi,” tegasnya.

Mantri Pasar Taman Kutabumi PD Pasar NKR, Lucky menampik, jika PD Pasar NKR tidak memperhatikan kondisi pasar. Terkait masalah Ruko dan lain hal, pihaknya menyarankan agar mendatangi kantor pusat PD Pasar NKR supaya mendapatkan informasi lebih detail. “Tidak benar itu, retribusi yang diambil juga ada manfaatnya. Buktinya belum lama ini kami membenahi saluran drainase pasar. Jadi ada perawatan atau pemeliharaan pasar dari kami, tapi memang belum maksimal atau menyeluruh,”tukasnya. (aditya/jarkasih)