SERANG, SNOL Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Banten di KP3B, Curug Kota Serang, Rabu (6/6).
Massa dari Untira Movement Community (UMC), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indoensia, Front Aksi Mahasiswa (FAM), dan Komunitas Soedirman (KMS 30 ) ini mendesak DPRD Banten segera mengusut  temuan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2011. Antara lain temuan dana hibah, bansos, serta fasilitasi pendidikan dan latihan di Badiklat.
“Itu harus segera dilakukan pengusutan karena temuan-temuan itu sudah terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi,” kata Nedi, salah orator disela-sela aksi unjukrasa berlangsung.
Menurut Nedi,  LHP BPK secara tegas mengungkap beberapa temuan, yakni pemberian dana hibah yang belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban senilai Rp 68,30 miliar, terdapat 229 penerima bansos tahun 2010 senilai Rp 3,87 miliar dan 197 penerima bansos pada 2011 senilai Rp 3,65 yang tidak mengkonfirmasi sebagai penerima. Termasuk temuan dana fasilitasi pendidikan dan pelatihan di Badiklat Pemprov Banten senilai Rp18,13 miliar, lantaran dikelola di luar mekanisme APBD.
“Anggaran yang tidak dilaporkan oleh penerima dana hibah dan bansos ini jumlahnya tidak sedikit. Jadi DPRD Banten yang berfungsi untuk melakukan pengawasan tidak boleh tinggal diam, harus berani mengungkap temuan itu,” ujarnya.
Aksi yang dimulai sekitar pukul pukul 13.30 WIB ini mendapkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Banten. Bahkan, sempat  terjadi aksi saling dorong antara para peserta aksi dengan aparat keamanan karena mereka bersikukuh ingin menemui anggota DPRD. Namun, pada saat bersamaan anggota DPRD tidak ada kantor.
Gagal bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD, merekapun menutup jalan raya di depan gedung DPRD dengan cara membakar ban bekas di tengah-tengah jalan, sehingga aparat mengalihkan jalur lalu lintas melalui jalan lingkungan KP3B. Tak lama kemudian, mereka membubarkan diri dengan tertib.
“Kami akan terus mengawal supaya temuan ini tidak berhenti di tengah jalan. Kalau DPRD diam saja, kami akan menggelar aksi unjukrasa yang lebih besar lagi,” kata Ihyaudin Rosyadi, orator lain.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Krisna Gunata ketika dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, untuk menindaklanjuti temuan BPK, pekan depan Komisi V segera melakukan pemanggilan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yakni Biro Kesra, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Kesehatan.
“Kami akan segera menindaklanjuti temuan BPK dengan cara melakukan pemanggilan kepada SKPD terkait. Nanti, dalam pemanggilan itu, mereka akan kami minta untuk melaporkan daftar penerima dana hibah dan bansos. Juga realisasi penggunaan anggaran itu,”kata Krisna. (eman)