SETU,SNOL DPRD Kota Tangsel meminta pemerintah setempat memperbaiki pengelolaan keuangan. Sebab, saat laporan nota keuangan terdapat temuan kelebihan anggaran dan tidak tercantum nama penerima hibah dan bantuan sosial.
Hal tersebut terungkap pada rapat paripurna Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2011 Pemkot Tangsel, Senin (11/6).
Fraksi Demokrat melalui Rizki Jonis menyoal antara lain penerima belanja bantuan hibah dan bantuan keuangan partai politik belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemkot Tangsel senilai Rp 1,7 miliar.
“Kami minta kepada Pemkot Tangsel mencantumkan siapa saja yang mendapatkan bantuan hibah dan bantuan partai politik,” ungkapnya. “Kami minta kepada Dinas terkait yakni DPPKAD untuk memanggil instansi/lembaga penerima bantuan agar dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain temuan bantuan hibah, pihaknya juga menemukan kelebihan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan fisik konstruksi pada dinas kesehatan sebesar Rp 282 juta. Rinciannya, kelebihan pada paket pembangunan gedung laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Rp 7 juta.  Lalu kelebihan pembayaran pada paket tambahan ruang Puskesmas Pisangan sebesar Rp 7 juta, dan kelebihan pembayaran pada paket rehabilitasi berat Puskesmas Parigi Rp 16 juta.
Kemudian, kelebihan paket pembangunan RSUD tahap II sebesar Rp 50 juta. Kelebihan pembayaran paket Puskesmas Kranggan Rp 62 juta serta Kelebihan pembayaran paket rehabilitasi berat Puskesmas Jombang RP 138 juta.  (irm/bnn/susilo)