Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Konsisten WTP
TANGERANG,SNOL Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang konsisten mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Ini merupakan WTP yang ke-sembilan kalinya diraih Kota Tangerang secara beruntun. Sedangkan Kabupa ten Tangerang delapan kali berturut-turut.
Raihan Opini WTP yang ke-sembilan kali berturut-turut ini menjadikan Kota Tangerang sebagai satu-satunya Pemda dari 542 Pemda se-Indonesia yang berhasil meraih Opini WTP yang ke-sembilan.
Wakil Walikota Tangerang Sachrudin yang menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor Perwakilan BPK RI Banten, Selasa (31/5), mengatakan penghargaan ini akan dijadikan motivasi bagi seluruh aparat Pemkot Tangerang untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program dan kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini kan uang rakyat, jadi harus bisa dipertanggung jawabkan ke masyarakat melalui program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kabid Penata Usahaan dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Tangerang Mugia Wardani menjelaskan, untuk pencapaian WTP, Kota Tangerang mempunyai strategi khusus. “Kami selalu berkordinasi dengan SKPD dan selalu diberikan arahan oleh walikota bersama wakil wa-likota,” ujarnya.
Pada penyerahan LHP ini, empat daerah di Banten yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon mempertahankan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada laporan keuangan APBD TA 2015. Empat daerah tersebut tahun sebelumnya mendapat opini yang sama.
Sedangkan dua daerah yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang naik status. Lebak dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LHP APBD TA 2014 menjadi WTP pada LHP APBD TA 2015. Sementara Pandeglang dari Disclaimer pada tahun 2014 menjadi WDP pada LHP APBD TA 2015.
Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Tangerang Ahmed Zacki Iskandar, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, Walikota Cilegon Tb Iman Aryadi, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Turut hadir pula para Ketua DPRD dari enam daerah tersebut.
Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Banten Yusnadewi mengatakan Pemkab Tangerang mendapat opini WTP dengan Paragraf Penjelasan. “ Itu terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas belanja makan minum dan masalah atas kesepakatan pembangunan sport centre,” ujar Yusna.
Pada TA 2015 Pemkab Tangerang masih mendapatkan opini WTP dengan penekanan hal lain yaitu kelemahan SPI dalam pencatatan beban barang dan jasa-LO dan pengadaan tanah untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang tidak dimuat dalam KUA PPAS.
Untuk Pemkot Tangerang pada TA 2014 mendapatkan opini WTP dengan Paragraf Penjelasan tersebut berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan laporan keuangan TA 2014.
“Pada TA 2015 Pemkot Tangerang mendapatkan opini WTP dengan penekanan suatu hal yaitu perubahan SOTK yang mempengaruhi perubahan jumlah LK SKPD,” papar Yusna.(ahmadi/dm/satelitnews)