SETU, SNOL Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin menjadi sorotan. Selain mendapat cap tukang bolos, kalangan legislatif ini mendapat julukan baru, yakni kapitalis.
Penilaian ini muncul lantaran sebagian dari mereka yang duduk di bangku empuk gedung parlemen saat ini, hanya sedikit yang benar-benar bekerja untuk rakyat maupun konstituennya, sementara sebagianya lagi lebih mengejar materi alias kapitalis. Demikian intisari hasil pertemuan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Tangsel, bersama Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tangsel, Senin (24/9).

“Sebagian anggota dewan saat ini cenderung kapitalis, mengejar materi. Jadi tidak lagi melihat kinerja, tetapi bagaimana mereka menghabiskan anggaran yang ada,” ungkap Ketua BK DPRD Kota Tangsel, Heri Sumardi dalam pertemuan tersebut. Pernyataan Ketua BK tersebut menjawab pertanyaan dari Ketua serta Sekjen Lira, yang mencermati masih adanya anggota dewan Tangsel yang tidak melakukan tugas selaiknya wakil rakyat, di mana diketahui keaktifan para anggota dewan ini setiap hari kerjanya bisa dilihat dan dihitung dengan jari.

Heri mengatakan, anggota dewan jangan hanya bersembunyi di balik sikap kolektif kolega. Tetapi pada kenyataanya kapitalis dan tidak menghasilkan apapun sebagai anggota dewan. Bahkan cenderung hanya menghabiskan anggaran yang ada saja. “Harus diakui, baik anggota dewan di pusat, DPRD, maupun eksekutif selalu ada yang namanya sifat kapitalis ini,” aku politisi Demokrat ini.

Masih menurut Heri, hitungan keaktifan seorang anggota dewan didasarkan pada HOK (Hari Orang Kerja), di mana dalam satu tahun terhitung ada 128 HKO yang bisa dimanfaatkan. Jadi, kata dia, ketika anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, mereka tidak perlu lagi melakukan absensi di kantor. “Tidak ada peraturan yang dilanggar ketika mereka mau masuk atau tidak. Lebih kepada pertanggungjawaban moral kepada masyarakat saja,” kilahnya.

Disinggung terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan, Heri mengaku, dari 20 Raperda yang dicanangkan mampu diselesaikan, ternyata baru ada 4 Perda yang sudah diketuk palu. “Pertanyaanya sekarang, dengan sisa waktu 4 bulan ini, mampukah dewan menyelesaikan sisa Raperda ini?” katanya setengah bertanya.

Sementara itu, Ketua DPD Lira Tangsel, Imam Darmadji menunjukan ekspresi tidak percaya terkait dengan kinerja dewan yang lebih cenderung kapitalis dibanding menunjukan hasil kerja nyata untuk masyarakat. Ia pun menggarisbawahi, ternyata kunjungan kerja (Kunker) selama ini lebih tepatnya disebut jalan-jalan menghabiskan anggaran. “Kalau kunker lebih tepatnya disebut jalan-jalan. Kan menghabiskan anggaran,” ungkap dia usai pertemuan dengan Ketua BK DPRD Kota Tangsel ini.

Karenanya, ke depan, Lira akan terus memantau kinerja anggota dewan Tangsel ini, sehingga mereka mampu menghasilkan produk berupa Perda yang sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami akan mengamati terus hal ini. Kalau dewan tidak menunjukan hasil kerja, kan berdampak juga pada produk yang dihasilkan mereka (dewan, red),” tegasnya.

Salah satu ulah wakil rakyat Tangsel belum lama ini adalah bolos berjamaah saat rapat paripurna pengesahan empat raperda. Tak sampai separuh dari 45 anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut.
Ada pun jumlah total anggota DPRD yang hadir hanya 21 orang dari total jumlah anggota DPRD Tangsel sebanyak 45 orang. Meski kurang dari separuhnya, namun ketika itu rapat paripurna tetap digelar. (sam/bnn)