SERANG,SNOL Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2012 direncanakan mengalami kenaikan Rp 1,42 triliun, dari sebelumnya Rp 4,13 triliunmenjadi Rp 5,55 triliun. Mayoritas kenaikan itu berasal dari belanja hibah yang semula Rp 289,42 miliar menjadi Rp 1,34 triliun atau bertambah Rp 1,06 triliun.
Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Banten 2012, struktur pendapatan asli daerah (PAD) bertambah Rp 175 miliar dari Rp 2,98 triliun menjadi Rp 3,15 triliun dengan rincianb pendapatan pajak daerah bertambah Rp 198,35 miliar dari Rp 2,8 triliun menjadi 3,03 triliun dan pendapatan asli daerah yang sah naik Rp 7,3 milar dari Rp 73,6 miliar menjadi Rp 80,9 miliar.
Pendapatan daerah juga didapat dari kenaikan dana bagi hasil pajak sebesar Rp 93 miliar dari Rp 355,85 miliar menjadi Rp 448,81 miliar, dan pendapatan daerah yang sah naik Rp 1,04 triliun dari Rp 4,15 miliar menjadi Rp 1,04 triliun. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan Rp Rp 1,4 miliar dari Rp 5,8 miliar menjadi Rp 1,4 miliar.
Penurunan juga terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 28,8 miliar dari Rp 60,8 miliar menjadi Rp 31,8 miliar. Kemudian belanja daerah bertambah Rp 1,42 triliun dari Rp 4,13 triliun, menjadi Rp 5,55 triliun. Rinciannya, belanja tidak langsung bertambah Rp 1,43 triliun dari Rp 2,03 triliun menjadi Rp 3,47 triliun. Belanja langsung malah berkurang Rp 7,09 miliar dari Rp 2,09 triliun menjadi Rp 2,08 triliun.
Dalam struktur belanja tidak langsung, paling besar mengalami penambahan berasal dari dana hibah Rp 289,42 miliar menjadi Rp 1,34 triliun atau bertambah Rp 1,06 triliun. Belanja pegawai Rp 63,43 miliar, belanja bantuan sosial Rp 10,7 miliar, dan belanja bagi hasil Rp 208,26 miliar, bantuan keuangan Rp 87,99 miliar, dan belanja tak terduga Rp 1 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan, kenaikan dana hibah bukan diperuntukan bagi organisasi masyarakat, namun untuk bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari APBN Rp 1,046 triliun.  “Pengelolaan dana BOS dikelola melalui mekanisme APBD. Jadi mayoritas penambahan anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2012 dari dana BOS,” kata Babar, Selasa (28/8).
Untuk belanja langsung atau anggaran publik pada perubahan APBD tersebut direncanakan berkurang Rp 7,09 miliar dari Rp 2,09 triliun menjadi Rp 2,08 triliun. “Itu untuk efesiensi anggaran, maka terjadi pengurangan,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten belum mengatahui secara pasti mengenai struktur KUA RAPBD itu. “Kami belum tahu, karena bari besok (hari ini-red) ekspos perubahan APBD Banten dari Pemprov digelar,” kata Ridwansyah, anggota Banggar DPRD Banten.
Anggota Banggar DPRD lain, SM Hartono menambahkan, pembahasan KUA hingga pengesahan perubahan RAPBD Banten memakan waktu sekira satu bulan. Ditargetkan, 2 Oktober bisa masuk pengesahan di rapat paripurna DPRD Banten.”Kami mendorong Pemprov Banten untuk mengalokasikan anggaran pada pos anggaran yang lebi prioritas seperti pelayanan publik,” kata Hartono. (eman)