Pemprov Verifikasi Data Korban Gempa
1.614 Bangunan Rusak Diverifikasi
RANGKASBITUNG, SNOL—Pemerintah Provinsi Banten melakukan verifikasi data bangunan yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Lebak, Selasa (23/1) lalu. Sebab, kerusakan bangunan tidak hanya terjadi di wilayah Lebak, melainkan di tujuh daerah lain di Banten.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta mengatakan, pendataan rumah rusak itu dilakukan untuk memastikan bantuan yang akan dikeluarkan oleh Pemprov. Untuk yang rusak berat bisa dimasukkan dalam program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) atau bisa melalui dana tanggap darurat bencana.
“Untuk yang rusak sedang atau ringan bisa juga dimasukkan, namun yang jelas akan kita lihat dulu kondisinya seperti apa,” katanya, Senin (29/1).
Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, kerusakan rumah akibat gempabumi beberapa waktu yang lalu tidak hanya terjadi di Lebak melainkan juga di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, Pemprov menginginkan data yang akurat.
“Kalau rusak akibat bencana alam, kita juga bisa ajukan ke pusat melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” tuturnya.
Saat disinggung dana tanggap darurat bencana yang disediakan Pemprov untuk para korban bencana awal tahun 2018 ini, Ranta mengaku, Pemprov telah mengalokasikannya dari dana tak terduga (TT) sekitar Rp 4 miliar.
“Untuk ke depan, kita bisa kita anggarkan dalam APBD Perubahan TA 2018 mendatang. Mudah-mudahan saja dampak bencana alam bisa segera kita pulihkan,” paparnya.
Soal bantuan RTLH, Ranta mengaku teknisnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos). Sedangkan RTLH yang berkaitan dengan kawasan pemukiman dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
“Bisa koordinasi langsung dengan dinas yang bersangkutan,” paparnya.
Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, untuk bantuan RTLH mekanismenya kabupaten / kota mengajukan ke Pemprov melalui Dinsos Banten. Kemudian Dinsos Banten akan melakukan verifikasi ke lapangan.
“Mungkin kalau untuk rumah yang rusak akibat bencana alam akan kita perioritaskan. Kalau untuk RTLH yang kita kelola adalah masing-masing keluarga mendapatkan Rp 15 juta,” paparnya.
Untuk menghidupkan perekonomian warga yang terdampak musibah, pihaknya juga menggelontorkan Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang saat ini sudah berjalan.
“Yang terpenting yang kita inginkan saat ini adalah datanya yang akurat,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lebak selangkah lagi merampungkan hasil verifikasi terhadap laporan bangunan rusak akibat gempa bumi, Selasa (23/1) lalu. Rencananya, hari ini Pemkab Lebak mengumumkan hasil verifikasi terhadap 1.164 bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Kepala Pelaksana BPBD Lebak Kaprawi menyatakan pihaknya memverifikasi 1.156 unit bangunan rusak ringan, 227 unit rusak sedang dan 231 rusak berat. Data tersebut diperoleh dari tim relawan di lapangan.
“Tim verifikasi dari Pemkab Lebak sudah berjalan untuk langsung mengecek kondisi bangunan baik yang rusak berat, ringan, dan sedang. Namun itu nanti akan difinalisasi lagi,”ujar Kaprawi kemarin.
Kepala BPBD Kabupaten Lebak Dede Jaelani mengungkapkan bantuan sembako untuk para korban terus berdatangan. Salah satunya diberikan Bank Rakyat Indonesia yang menyalurkan sembako dan material senilai Rp 150 juta. Selain itu, Telkom juga memberikan bantuan sembako sebanyak 9 paket berisi beras, mie intans, minyak dan kebutuhan lainnya.
“Kita sangat mengapreasiasi atas bantuan yang disalurkan perusahan yang di bawah pengawasan BUMN. Ini akan didistribusikan untuk daerah yang belum mendapatkan,”ujarnya.
Pimpinan Cabang BRI Rangkasbitung, Edi Siswanto mengatakan, bantuan yang disalurkan dari BRI diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi. “Sembako 50 juta, material 100 juta. Tujuan kami untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana,”pungkasnya. (mulyana/ahmadi/gatot)
