Warga Miskin Ditarget Berkurang 20 Persen

Per Tahun

KOTA SERANG, SNOL – Pemprov Ban­ten mematok target mengurangi angka kemiskinan secara signifikan selama lima tahun ke depan. Adapun target progresnya adalah warga mis­kin berkurang sebesar 20 persen set­iap tahunnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengakui, pada 2017 be­lum bisa memberikan kinerja yang optimal dan tahun ini apa yang terja­di di tahun sebelumnya sudah dian­tisipasi. Dengan demikian pihaknya meyakini bisa meminimalisasi se­mua permasalahan yang ada di Ban­ten, termasuk soal kemiskinan.

“Pada 2017 saya dengan Pak Gubernur belum bisa secara optimal mengoperasikan selu­ruh OPD. Salah satu kendalanya adalah bagaimana koordinasi, komunikasi, konsolidasi antar OPD. Mudah-mudahann di 2018 dengan evaluasi tahap demi ta­hap, program-program bisa di­maksimalkan, meminimalisasi permasalahan yang ada, salah satunya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka,” ujarnya kepada wartawan di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (5/1).

Mantan anggota Dewan Per­wakilan Daerah (DPD) RI ini menuturkan, dengan menu­tupi kekurangan di 2017 maka pihaknya yakin bisa menurunk­an angka kemiskinan secara sig­nifikan. “Maksimalkan di lima tahun ini berkurang secara sig­nifikan. Kita harus memaksimal­kan dari segi strategi program. Inginnya setiap tahun bisa sig­nifikan, setiap tahun 20 persen bisa kita pangkas,” katanya.

Agar targetnya bisa tercapai, kata dia, pihaknya telah men­gevaluasi dan mengintegrasikan program-program di setiap OPD yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, dia juga meminta agar setiap OPD mampu menerjemahkan dengan baik setiap instruksi yang diberikan.

“Kita baru mulai di 2018 untuk mengintegrasikan seluruh pro­gram, angka yang dilansir BPS (Badan Pusat Statistik) boleh kita jadikan lecutan. Asal tadi integrasi program dan kinerja OPD harus ditingkatkan. Jangan sampai saya dan Pak Gubernur lari kencang tapi OPD tidak bisa mengikuti,” ungkapnya. Setelah seluruhnya terintegrasi, selan­jutnya akurasi program-program harus valid. Bantuan yang diber­ikan tidak boleh salah sasaran.

“Program itu harus tepat sasa­ran. Jangan sampai program-program penguatan ekonomi terhadap masyarakat tidak mampu tidak tepat sasaran. Bantuan harus betul-betul un­tuk yang berhak menerimanya, dana bantuan dari pemerintah seperti Jamsosratu (Jaminan So­sial Rakyat Banten bersatu). Jan­gan sampai warga mampu yang justru menerimanya,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelum­nya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan di Banten bertam­bah. Persentase warga miskin pada September 2017 mencapai 5,59 persen atau naik 0,14 poin dari semester sebelumnya sebe­sar 5,45 persen.

Angka tersebut merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Na­sional (Susenas). Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,14 poin se­jalan dengan penambahan jum­lah penduduk miskin sebanyak 24.790 orang. Dari 675.040 orang pada Maret 2017 menjadi 699.830 orang pada September 2017.

Peningkatan sendiri ter­jadi merata baik di wilayah perkotaan maupn pedesaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,61 persen pada Maret 2017 menjadi 7,81 persen. Penduduk miskin di daerah perdesaan pun bertam­bah sebanyak 160 orang dari 284.000 orang pada Maret 2017 menjadi 284.160 orang.

Sementara persentase pen­duduk miskin di perkotaan naik dari 4,52 persen menjadi 4,69 persen. Di jumlah penduduk miskin perkotaan bertam­bah 24.640 orang, dari 391.030 orang pada Maret 2017 menjadi 415.670 orang pada September 2017. “Jadi jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan,” ujar Agus Subeno, Kepala BPS Provinsi Banten. (ahmadi/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.