Bantuan Pusat Menyusut, Pemkab “Ketar-Ketir”

Tahun 2018, Bupati Irna Dorong OPD Tingkatkan PAD

PANDEGLANG,SNOL–Tahun 2018 mendatang, Kabupaten Pandeglang dilanda penyusutan seluruh peneri­maan pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat, dengan jumlah total penyusutan­nya mencapai sebesar Rp 73 Miliar.   Dibandingkan dengan tahun 2017, total bantuan pusat mencapai sekitar Rp 2,5 Triliun.

Data yang berhasil dihimpun dari rilis yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak Pandeglang dialokasikan sebesar Rp 71,9 Miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,17 Triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialoka­sikan sekitar Rp 426 Miliar.

Tidak sampai disitu, bantuan Dana Desa (DD) juga menurun drastic hingga Rp 32 Miliar, menjadi Rp 229 Miliar. Hal itu yang kemudian, saat ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang “Ketar-ketir”, mencari solusi untuk menutupi semua, yang salah satu langkahnya yaitu mendorong Organisasi Perang­kat Daerah (OPD) untuk meningkat­kan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Angga­ran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2018, di ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu (15/11).

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan, pengurangan itu tidak hanya berlaku untuk Kabupaten Pandeglang saja. Melainkan, hampir seluruh daerah di Indonesia. “Pen­gurangan Bankeu Pemerintah Pusat itu, berlaku bagi semua daerah. Karena, penerimaan keuangan neg­ara sedang bermasalah,” kata Irna, Rabu (15/11).

Pengurangan penerimaan yang tergolong besar itu menurutnya, akan mempengaruhi program pem­bangunan di Pandeglang. Walau demikian, ia masih menaruh hara­pan besar agar pada pertengahan tahun 2018 mendatang, pendapatan negara sudah stabil. Sehingga, di APBD Perubahan 2018 Pemerintah Pusat dapat kembali menaruh per­hatian kepada Kabupaten Pande­glang, sebagai salah satu daerah ter­tinggal di Provinsi Banten.

“Pembahasannya sudah dimulai lagi, antara Tim Anggaran Pemerin­tah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pande­glang,” ujarnya.

Untuk menekan defisit anggaran itu tambahnya lagi, pihaknya akan memfokuskan pada optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu kata dia, pihaknya juga akan lebih intensif melakukan pendekatan dengan berbagai inves­tor, agar bisa menanamkan modal­nya di Pandeglang.

“PAD harus digenjot. Kami juga akan jualan ke investor, supaya mereka cepat masuk ke Pandeglang (berinvestasi,red), sebelum peresmi­an Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pandeglang,” tambahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani menambahkan, proyeksi penerimaan tersebut masih menga­cu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Ang­garan Sementara (KUA-PPAS).

“Dengan adanya pengurangan, tentu akan mengalami penyesuaian kembali dengan beberapa asumsi yang berkembang. Terutama, penye­suaian terhadap alokasi transfer ke daerah dan DD tahun 2018 yang di rilis Kemenkeu,” pungkas Ramadani.

Meski penerimaan dari negara berkurang katanya, PAD meningkat sekitar Rp 50 Miliar, menjadi Rp 199 Miliar. Proyeksi penerimaan itu tam­bahnya, belum diakumulasi dengan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pem­prov Banten, yang belum disahkan.

“PAD kita meningkat, dari Rp 194 Miliar menjadi Rp 199 Miliar,” klaim­nya. (nipal/mardiana)