Beban Ekonomi Masyarakat Makin Berat
KOTA SERANG,SNOL—Dalam sepekan ini, para anggota DPRD Banten sedang melaksanakan reses ke dapil masing-masing. Termasuk juga anggota DPRD Banten asal fraksi Demokrat dapil Kota Serang, Nuraeni. Untuk hari kedua, ia melakukan kunjungan ke dua kelurahan di Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
Dalam reses tersebut, terungkap bahwa masyarakat di Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang mulai menjerit. Pasalnya masyarakat di daerah tersebut amat merasakan beban ekonominya semakin bertambah dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penarikan subsidi listrik bagi pelanggan 900 watt.
Selain itu, masih adanya pungutan di sekolah-sekolah juga turut menjadi keluhan bagi mereka. “Kita kaget dengan bayar listrik sekarang, biasanya paling mahal Rp70 ribu perbulan, sekarang mah jadi sampai Rp200 ribu terus juga ada yang Rp310 ribu, ini mah bukan naik tapi dikali dua kali lipat,” ujar Ketua RT 01 / 04 Kampung Cori, Kelurahan Taktakan, Kota Serang, Masturoh, Jumat (10/11).
Menurutnya, angka tersebut sangatlah tinggi, dikarenakan pendapatan mereka saat ini masih rendah. Masturoh menyatakan, kebanyakan penduduk di sekitar lingkungannya adalah buruh tani serta penjual pasar. “Di pasar juga sama, banyak yang mengeluh dan bilang berat sekali untuk bayar listrik,” terangnya.
Selain itu, Masturoh juga menyatakan, hingga saat ini masih banyak pungutan di pendidikan di seluruh tingkatan. Ia mempertanyakan, apakah memang hal tersebut diperbolehkan oleh pemerintah. “Katanya gratis, tapi kok masih ada itu pungutannya,” keluh Masturoh.
Masturoh mengatakan, penarikan biaya tersebut sudah diobrolkan dengan wali murid, namun sayangnya, tidak ada komunikasi yang jelas dalam rapat tersebut. “Ya gimana yah, ada rapat dengan wali murid, tapi pas mau nego, ternyata harganya sudah ditetapkan, jadi mau bagaimana lagi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Nuraeni menyatakan akan menampung dan mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat. “Persoalan subsidi listrik 900 watt ini kan merupakan kebijakan pusat, tapi kami akan mengumpkan data warga yang terkena dampak negatif dari pencabutan subsidi,” terangnya kepada awak media usai reses.
Ia mengatakan, secepat mungkin akan disampaikan rekomendasi dan usulan untuk subsidi listrik tersebut kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Banten, serta PLN, agar ada kebijakan baru untuk hal tersebut. “Ini akan menjadi sebuah evaluasi kebijakan, semoga pihak-pihak terkait dapat segera mengakomodirnya,” tegas Nuraeni.
Tentang masih adanya pungutan pendidikan di tingkat SD dan SMP, Nuraeni menyatakan, akan membawa persoalan tersebut ke Pemkot Serang, agar dapat dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk rencana penggratisan SMA/ SMK oleh Pemprov. Banten, ia berujar, hal tersebut kemarin masih digodok dalam RPJMD Pemprov. Banten. “Insya Allah untuk 2018 ini kita akan bahas untuk anggarannya dan kita kawal salah satu janji Gubernur terpilih tersebut, yaitu salah satunya tentang pendidikan gratis,” ucapnya. (pbn/azm/bnn)