Di Pandeglang Jokowi Peringatkan Kades Soal Dana Desa
PANDEGLANG, SNOL Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah lokasi di Banten, kemarin (4/10). Dimulai dari mengecek pembangunan mega proyek Waduk Karian di Lebak, Presiden kemudian membagikan 5.100 sertifikat tanah di Pandeglang.
Di kota sejuta santri, sejuta kiai itu Jokowi mengingatkan kepala desa untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum dalam mengelola dana desa.
Jokowi sudah 4 kali mendatangi Pandeglang. Dalam kunjungannya kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin melihat hasil pembangunan embung di Desa Muruy, Menes. Selain itu Jokowi juga membagikan 5.100 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat secara simbolis di Lapangan Futsal Desa Muruy.
Jokowi mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Pandeglang agar tidak melakukan korupsi dalam mengelola dana desa. Ia menyatakan sudah tecatat 900 desa bermasalah dalam mengelola dana desa di seantero Indonesia.
“Dalam 3 tahun ini, pemerintah telah mengucurkan dana desa dengan total sebesar 127 triliun secara bertahap mulai dari tahap pertama sebesar 20 triliun, tahap kedua 47 triliun dan tahap ketiga 60 triliun. Angka yang besar sekali ya, di Indonesia itu ada 74.000 desa. Dan yang mesti diperhatikan, sampai tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempun-yai masalah, maka dari itu hati-hati Kades yang ada di Pandeglang,” kata Jokowi dalam sambutan ketika meresmikan embung di Desa Muruy, Rabu (4/10).
Menurutnya, dengan dikucurkannya anggaran, tentu saja desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak bisa, maka pasti ada masalah. Presiden juga menegaskan agar dana desa dapat selalu berputar di desa, kecamatan dan paling jauh hanya di tingkat kabupaten.
“Jadi uangnya harus berputar di desa saja, libatkan masyarakat dan jangan sampai ngambil pengusaha dari luar desa ketika mengerjakan pembangunan,” pungkasnya.
Ketua Satgas dana desa, Bibit Samad Rianto menyatakan banyak menemukan kasus perihal ketidakpahaman kades soal program dana desa. Belum lagi kata dia, perihal Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum disusun sesuai aturan. Sehingga pihaknya mengkhawatirkan muncul permasalahan kades yang terseret jalur hukum.
“Ternyata dari beberapa daerah yang saya kunjungi, banyak Kades yang belum mengerti apa-apa. Lalu ada soal SPJ juga banyak yang tidak benar. Sehingga yang kami khawatirkan, pelaksanaan DD ada permasalahan,” kata Bibit.
Menurut Bibit, pelatihan yang selama ini diselenggarakan kurang mengenai pada substansi. Dampak dari itu semua, sebagian desa belum bisa merealisasikan program DD sesuai peruntukan. Jika ini tidak disikapi, maka akan banyak Kades yang terjerumus dalam penjara. Maka dari itu mantan Wakil Ketua KPK itu mengusulkan agar institusi terkait rutin menggelar pembinaan.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku terbantu dengan bantuan dari pemerintah pusat. Karena daerahnya yang diklaim sebagai ladang lumbung Pajale di Provinsi Banten bisa berjalan lantaran 326 desa sudah memiliki embung dan BUMdes
“Ini sangat menolong para petani. Ini bisa lebih menyukseskan daerah lumbung pangan, bukan hanya saja gabah tapi juga jagung dan kedelai,” katanya.
Sebelum ke Pandeglang, Jokowi meninjau proyek waduk Karian di Lebak. Jokowi dan ibu negara Iriana serta rombongan tiba di lokasi pukul 10.15 WIB. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung disambut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan sejumlah pejabat lainnya.
Bendungan senilai Rp 1,07 triliun ini dikerjakan oleh Daelim Industrial Co, LTD bersama PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Bendungan memiliki luas area genangan seluas 1.740 hektar dan mampu menampung 207,5 juta meter kubik air untuk mengairi daerah irigasi Ciujung seluas 22.000 hektar.
Selain irigasi, bendungan ini juga menyuplai kebutuhan air untuk kawasan perkotaan dan industri di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan wilayah DKI Jakarta sebesar 9,1 m3/detik.
Bendungan ini mulai dikerjakan pada Oktober 2015 dan ditargetkan rampung pada Mei 2019. Saat ini progres pembangunan bendungan telah mencapai 47 persen. (nipal/ahmadi/gatot/satelitnews)