Maju Pilkada, PNS Semestinya Mundur
Dinilai Tak Akan Fokus Bekerja
SERANG, SNOL Dua pejabat teras Pemerintah Provinsi Banten terjun di pilkada serentak 2018. Sekda Banten Ranta Soeharta mencoba peruntungan di Kota Serang sementara Kepala Bappeda Hudaya Latuconsina menjajal nasib di Kota Tangerang.
Kedua pegawai negeri sipil itu diminta mengundurkan diri dari jabatannya meski belum ditetapkan menjadi pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Praktisi pendidikan yang juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FISIP Untirta) Banten, Iksan Ahmad mengatakan PNS yang telah mendaftarkan diri ke partai politik untuk mengikuti pilkada waktunya akan tersita. Sebab, proses pencalonan dimulai dari penjaringan di partai politik (parpol) hingga menyampaikan visimisi.
Sedangkan jika PNS maju lewat jalur perseorangan, ia akan disibukkan dengan pengumpulan dukungan dari warga berupa pengumpulan KTP.
Dikatakan Iksan, jika PNS tersebut tidak mengundurkan diri dari jabatannya maka akan terjadi konflik kepentingan. Selain PNS tersebut juga tidak akan fokus dalam bekerja.
“Berdasarkan pengamatan dan survei yang kita lakukan, para PNS yang akan maju di Pilkada dia tidak akan fokus bekerja, jadi lebih baik mundur saja,” katanya, kemarin.
Saat disinggung Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta akan maju di Pilkada Kota Serang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina akan maju di Pilkada Kota Tangerang, Kabiro Kesra Pemkot Serang Lukman Hakim dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Safrudin akan juga maju di Pilkada Kota Serang, Iksan mengaku, mereka semuanya wajib mengundurkan diri.
“Saya rasa meski dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada PNS tidak mengharuskan mundur sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon, namun etika harus tetap dikedepankan, karena mereka sudah pasti tidak akan efektif dalam bekerja,” imbuh Iksan.
Oleh karena itu, Iksan meminta Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Walikota Serang Tb Haerul Jaman untuk mem-berikan peringatan keras kepada anak buahnya yang berstatus PNS untuk segera membuat surat pengunduran diri.
“Makanya saya salut dengan Bu Yemmelia (Yemmelia Wiryanto PNS di Dinas Pariwisata Banten-red) yang mundur dari PNS, meski akhirnya ia tidak menjadi pasangan calon. Nah sikap itu yang harus ditonjolkan oleh seorang PNS,” papar Iksan.
Ia pun meminta Gubernur Banten WH untuk meniru apa yang telah dilakukan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher), dimana Aher merekomendasikan pengunduran diri Sekda Jabar karena akan maju di Pilkada Jabar tahun depan, begitu juga Walikota Serang Tb Haerul Jaman.
“Jadi, saya kira sebagai kepala daerah jangan sampai gamang,” ujar Iksan.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy yang ditemui usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 di gedung DPRD Banten kemarin menyatakan, Gubernur Banten WH belum merekomendasikan pengunduran diri Sekda Banten dan Kepala Bappeda Banten, karena keduanya belum ditetapkan sebagai pasangan calon.
Lagipula, aktivitas keduanya akan maju di Pilkada tidak mengganggu kinerja mereka sebagai PNS di lingkungan Pemprov Banten. “Kendati demikian, Pak Gubernur tentu akan melakukan evaluasi,” papar Andika.
Soal imbauan dari praktisi pendidikan dari Untirta Banten tersebut, Andika juga meminta kepada Sekda dan Kepala Bappeda bisa mengatur waktu dalam menjaga amanah sebagai abdi negara di lingkungan Pemprov Banten.
“Pada prinsipnya kita juga tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” kilahnya.
Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta kemarin mengikuti pemaparan visi misi bakal calon Wali Kota Serang periode 2018-2023 di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Serang. Ranta bersama 9 kandidat lainnya menyampaikan visi misi di Sekretariat DPD Hanura Banten, Kawasan KP3B Curug Kota Serang.
Ketua DPD Partai Hanura, Provinsi Banten Eli Mulyadi berharap momen pilkada saat ini menjadi momen pemanasan mesin politik partainya sebagai persiapan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Kendati demikian, menurutnya, arah politik partainya di Pusat biasanya tidak meski sejalan dengan di daerah.
“Pilkada menjadi penggerakan mesin partai politik. Tapi biasanya beda di Pusat dengan di Daerah, tujuan dan arahnya seringkali berbeda,” pungkasnya. (agus/ahmadi/gatot/satelitnews)