SDN Zaman Belanda Terancam Dikorbankan
Demi Perluasan Pendopo Negara Bupati Pandeglang
PANDEGLANG,SNOL Keberadaan SDN Pandeglang 3 yang dibangun pada zaman Belanda tepatnya berdampingan dengan Pendopo Negara Bupati Pandeglang teracam dikorbankan oleh rencana adanya perluasan pendopo tersebut. Namun sejauh ini, pihak sekolah belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari Pemkab Pandeglang tentang wacana tersebut.
Kepala SDN Pandeglang 3, Ikeu Suhartika mengungkapkan, sekolah yang di pimpinnya itu katanya akan direlokasi ke SMA YPP dengan alasan yang ia dengar untuk perluasan Pendopo Negara Bupati Pandeglang dan Taman Layak Anak.
“Kalau secara kasat mata belum ada surat pemberitahuan. Hanya waktu itu tanggal 4 April kemarin, Pak Dimyati (suami Bupati Pandeglang, Irna Narulita) datang langsung menyampaikan wacana itu,” kata Ikeu, Selasa (1/8).
Ikeu mengaku tak habis pikir dengan wacana itu. Karena wacana relokasi itu belum dibarengi dengan solusi konkret. Padahal SDN itu menjadi salah satu pilot project penerapan Kurikulum 2013 di Pandeglag. Terlebih berbagai prestasi dari tingkat kecamatan hingga nasional berhasil diraih. “Kalau direlokasi, kami ingin tempat yang layak dan representatif. Karena penghuninya lebih dari 200 siswa, seperti kelas, tempat bermain, laboratorium,” ujarnya.
Lebih jauh lagi menurutnya, informasi yang berkembang SDN Pandeglang 3 akan direlokasi ke SMA YPP yang berjarak sekitar 100 meter. Akan tetapi, kondisi sekolah milik swasta itu dianggap tidak layak dan kurang representatif. Mengingat, SDN yang telah dipimpinnya selama 5 tahun itu memiliki sekitar 500 siswa. Belum lagi kebutuhan lahan untuk taman bermain. “Informasinya akan dipindahkan ke YPP, sedangkan lahan di SMA tersebut luasnya kecil,” keluhnya.
Ikeu menjelaskan, relokasi itu rencananya hanya akan menggusur lima ruangan, yang terdiri atas tiga ruang kelas, satu ruang kesenian, dan satu musala. Meski demikian, hal itu tetap menjadi kekhawatiran pihak sekolah lantaran sedikitnya akan mengorbankan 120 siswa.
“Infonya ada lima gedung yang akan digusur. Dan katanya akan dipisah jadi dua sekolah (SDN Pandeglang 3 dan YPP). Tiga ruang kelas yang kena itu dihuni 120 siswa,” kata Ikeu seraya menunjukkan titik yang dimaksud.
Akan tetapi, mantan Kepala SDN Kalanganyar 1 itu mengaku belum mengetahui kapan wacana itu akan terealisasi. Namun sejumlah pejabat terkait dan konsultan telah beberapa kali mendatangi SDN Pandeglang 3 untuk melakukan pengukuran.
“Pihak Dinas PU dan Dindik sudah datang, bahkan pihak konsultan juga sudah sempat melakukan pengukuran. Tapi kalau Pemkab bersikeras (merelokasi), pihak sekolah akan melakukan unjuk rasa. Kami akan menggandeng dinas terkait. Karena Dindik katanya tidak setuju, dewan juga tidak setuju,” pungkas wanita yang akan pensiun dua tahun lagi itu.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Salman Sunardi membenarkan wacana tersebut. Oleh karenanya, saat ini Dindikbud tengah berupaya mencari lahan untuk relokasi. “Pembangunan itu jika untuk pemerintah kami mendukung. Tetapi harus memperhatikan anak sekolah. Kami telah antisipasi dengan mencari lahan. Karena di kota kan sulit. Mengingat lahan yang dibutuhkan minimal 2.000 meter persegi. Apalagi Pemkab belum menganggarkan biaya relokasi karema belum ada kepastian,” katanya.
Katanya, Dindikbud menyiapkan langkah lain untuk mengantisipasi hal itu yakni dengan membagi jadwal sekolah siswa menjadi 2 shift. Sementara wacana untuk memindahkan ratusan peserta didik ke SMA YPP juga tidak mudah.
“Kalau sementara, proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) akan dibagi dua shift. Tapi resikonya, yang sekolah siang tidak bisa sekolah agama. Kalau untuk pindah ke SMA YPP sedang dipelajari dokumennya. Jangan sampai kalau sudah jadi, dokumennya tidak mendukung malah muncul masalah. Jadi saat ini tim dari Dindikbud sedang mengadakan proses mendapatkan informasi yang tepat,” ujar Salman.
Di sisi lain, Salman mengakui bahwa proses relokasi itu akan mengganggu psikologi para siswa. Maka dari itu wacana relokasi perlu dikomunikasikan pula dengan komite sekolah, wali murid, hingga tokoh masyarakat. “Kami juga harus membentuk tim untuk mengatasi proses KBM. Secara psikologi pasti terganggu, tetapi untuk pembelajaran akan tetap kami bangun semaksimal mungkin,” imbuhnya. (nipal/made/satelitnews)